Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu masih aktif meski berstatus tersangka

Wamenkumham Masih Aktif Meski Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi, Presiden : Tanya KPK

Topautopay.com – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masih aktif dalam jabatannya meskipun berstatus tersangka. Keputusan ini menuai pro dan kontra di masyarakat, serta menimbulkan pertanyaan akan integritas dan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas. Hal ini menjadi sorotan publik terkait etika kepemimpinan dan penegakan hukum di Indonesia.

PRESIDEN Joko Widodo enggan menanggapi penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarie atau Eddy Hiarie. (HGN) 2023, di Arena Indonesia Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (25/11). Presiden belum mau berkomentar lebih jauh mengenai apakah Eddy masih aktif menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baca juga: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa menangani kasus suap dan gratifikasi secara terpisah. Sekretariat Negara (Kemensesneg) Kementerian menyatakan belum menerima surat terkait penetapan Eddy sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, Eddy masih menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertama, ini domain KPK. Aparat penegak hukum, dan kedua, hingga saat ini Sekretaris Negara Kementerian belum mendapat pemberitahuan sebagai tersangka dari KPK, kata Ari kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Baca Juga: Istana Tak Terima Surat KPK Soal Status Tersangka: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Tersangka Kasus Dugaan Suap Korupsi yang Menjerat Guru Besar Ilmu Forensik Universitas Gadjah Mada (UGM) Begini Laporannya Polisi Indonesia (IPW) terkait dugaan penerimaan tip sebesar Rp7 miliar pada 14 Maret 2023. Dalam laporan tersebut, Eddy diduga menerima tip sebesar Rp7 miliar dari seorang pengusaha yang meminta konsultasi bertajuk Eddy Hiarie.(Z – 5)

PRESIDEN Joko Widodo enggan menanggapi penunjukan tersangka Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarie atau Eddy Hiarie oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bacaan Lainnya

“Yang minta itu KPK, bukan saya,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (25/1). /11 ).

Presiden belum mau berkomentar lebih jauh mengenai apakah Eddy masih aktif menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat mempengaruhi kasus suap dan penerimaan suap

Terpisah, Sekretariat Negara Kementerian (Kemensesneg) menyatakan belum menerima surat terkait penetapan Eddy sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, Eddy masih menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertama, ini domain KPK. Aparat penegak hukum, dan kedua, hingga saat ini Sekretaris Negara Kementerian belum mendapat pemberitahuan sebagai tersangka dari KPK, kata Ari kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. 23/11).

Baca juga: Istana belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentang status Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Eddy merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan tip. Kasus yang menjerat guru besar ilmu forensik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini bermula dari laporan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan tersebut, Eddy diduga menerima uang sebesar Rp7 miliar dari seorang pengusaha yang meminta nasihat hukum kepada Eddy Hiarie. (Z-5)

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang masih aktif meski berstatus tersangka menimbulkan pro dan kontra. Meskipun demikian, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik dan tidak terpengaruh oleh status hukumnya. Keputusan akhir tetap bergantung pada proses hukum yang berlaku.

Source

Pos terkait