Wakil Ketua MUI menyoroti pemilihan presiden di lembaga legislatif

Wakil Ketua MUI menyoroti pemilihan presiden di lembaga legislatif

Topautopay.com – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti pemilihan presiden di lembaga legislatif. Menurutnya, pemilihan presiden di lembaga legislatif dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional. Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar proses pemilihan presiden berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jenderal Anwar Abbas (memakai peci) (MI/USMAN ISKANDAR)

WAKIL Ketua MUI Anwar Abbas angkat bicara soal pemilu presiden, pemilu legislatif atau anggota DPR/DPRD dan DPD pada pemilu 2024 yang digelar pada Rabu (14/02). Ia menggunakan pendekatan perspektif agama dan hukum.

Bacaan Lainnya

“Benda itu akan menjadi milik yang bersangkutan apabila memperolehnya dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, karena benda itu jelas-jelas merupakan hak yang bersangkutan, maka setiap orang wajib dan wajib menurut hukum untuk itu. hormati harta benda yang bersangkutan,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Jumat (16/2).

Begitu pula sebaliknya, kata Anwar, jika seseorang mengatakan suatu benda adalah miliknya, padahal benda itu diperolehnya melalui cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan hukum yang berlaku, maka kepemilikannya atas benda tersebut batal dan tidak sah. Bahkan, lanjutnya, negara harus turun tangan untuk menyita barang milik yang bersangkutan.

Baca juga: Ketua KPU Diminta Mundur karena Sanksi Berat Akibat Meninggalnya Gibran Rakabuming Raka

Begitu pula dengan masalah memenangkan pemilu presiden dan anggota legislatif serta DPD RI. Jika orang tersebut meraih kemenangannya dengan cara yang benar menurut agama dan hukum yang berlaku, maka wajib hukumnya. seluruh warga negara untuk menghormati dan mengakui kemenangan yang diraih yang bersangkutan,” jelas Anwar.

Namun menurut Anwar, apabila ia meraih kemenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku, misalnya ia memenangkannya dengan cara yang salah dan/atau amalan yang tidak terpuji, maka kemenangan yang diraihnya bukanlah haknya.

Ia menambahkan, warga negara, melalui prosedur hukum yang sah, dapat menuntut pengadilan untuk membatalkan kemenangan yang mereka anggap telah diraih.

Baca juga: Anies Sebut Masyarakat Tak Percaya Hasil Pemilu Jika Pejabat Terus Melanggar Etika

Hal ini sangat penting dilakukan dan diselesaikan agar tidak terjadi konflik dalam pusat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan dengan aman, damai, dan tenang demi kemajuan bangsa dan negara ini. dimana diharapkan semua pihak merasa bertanggung jawab “untuk menyelesaikan tugas mulia ini bersama-sama,” ujarnya.

Terkait persoalan pemilu presiden dan legislatif yang proses pemilunya telah berakhir dua hari lalu, ia berharap seluruh masyarakat mengabaikan saja hasil quick count yang dilakukan lembaga pemungutan suara yang ada hingga KPU selesai menghitung suara yang ada di pemilu. dengan tertib dan benar serta menyampaikannya, dan keputusan diumumkan secara resmi.

“Jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan KPU, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang membidangi hal tersebut,” tutupnya. (H-2)

Wakil Ketua MUI menyoroti pemilihan presiden di lembaga legislatif, menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas. Beliau juga mengingatkan agar proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, agar terpilih pemimpin yang mampu memajukan bangsa dan mengayomi rakyat.

Source

Pos terkait