Wah, 55 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI APBN Kota Bogor

Waduh, 55 Ribu Peserta BPJS Kesehatan PBI APBN Kota Bogor Dinonaktifkan

Topautopay.com – BPJS Kesehatan PBI APBN Kota Bogor mencatat jumlah peserta mencapai 55 ribu orang. Program ini memberikan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan partisipasi yang tinggi, diharapkan semua peserta dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.

Di penghujung tahun 2023, kabar buruk datang menghampiri warga Kota Bogor. Berdasarkan keputusan Kementerian Sosial (Kemensos), mulai 1 Agustus hingga 1 November 2023, penerima BPJS Kesehatan penerima Bantuan Iuran APBN (PBI) akan dinonaktifkan secara bertahap. Totalnya, angkanya mencapai 55.190 orang yang dilarang mengikuti. Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Muhammad Dody Hikmawan mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor segera mengambil tindakan dengan mendata dan mengecek latar belakang penonaktifan yang dilakukan pemerintah pusat. Baca juga: DPR Minta Mensos Sinkronkan DTKS dengan PBI BPJS Kesehatan. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, Dody mengaku banyak mendapat keluhan dari warga yang tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan karena kartunya dianggap tidak aktif. “Banyak keluhan warga yang tidak bisa menggunakan BPJSnya. Oleh karena itu, kami di DPRD Kota Bogor mendorong Dinas Sosial Kota Bogor untuk melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi data tersebut. Karena situasi ini sangat menyulitkan warga,” kata Dody. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor ini juga menilai penonaktifan yang dilakukan Kementerian Sosial RI bisa berdampak pada penurunan Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 97,24 persen pada Maret 2023. Bahkan, atas capaian tersebut , Pemkot Bogor dianugerahi UHC Awards oleh Menteri Kesehatan Budi Gunardi Baca juga: DPRD dan Pemkot Bogor tetapkan APBD fokus pada layanan dasar masyarakat pada tahun 2024. Dody pun berharap Kota Bogor yang saat ini memiliki data sosial aplikasi integrasi (SOLID), sehingga Pemkot Bogor dapat dengan cepat melakukan pendataan kembali. Ia juga meminta kerja sama dan keterlibatan semua pihak, mulai dari institusi kesehatan (Fasyankes), rumah sakit (RS), klinik hingga puskesmas dalam menyelesaikan masalah ini. . “Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan waktu istirahat dalam proses pengaktifan kembali BPJS dan yang terpenting, masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan kesehatan dasar,” kata Dody. Soal kepesertaan BPJS PBI, baik dari APBD, APBD Provinsi, maupun dari APBN kerap disinggung Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Dalam pertemuannya dengan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmuddin di Balai Kota Bogor akhir September lalu, Atang mengatakan bantuan cakupan BPJS-PBI dari Provinsi Jawa Barat bisa bertambah pada tahun depan. Sebab, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Bogor sudah hampir mencapai 100 persen. Baca juga: DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ Bahas Pembangunan Pasar Jambu Dua Memang masih sedikit yang belum terlaksana dan jika kapasitas APBD Jabar mencapai Rp 50 triliun bisa membantu menutupi hingga 100 persen Kota Bogor. , maka hal ini akan sangat membantu pelayanan kesehatan bagi “seluruh warga Kota Bogor,” jelasnya.Berdasarkan data Pemerintah Kota Bogor, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 orang dan aktivitas kepesertaan mencapai 79,84 persen, dengan menggunakan data jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.069.102 jiwa. 1.099.422 jiwa, sedangkan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan atau belum menjadi anggota BPJS Kesehatan sebanyak 30.320 jiwa. Namun penonaktifan BPJS PBI melalui APBN justru menggagalkan harapan tersebut. . Ini adalah masalah yang sangat serius. Apalagi jumlah yang dihapus sangat banyak. Kalau diperhatikan efisiensi, yang harus dihilangkan adalah belanja lain-lain, sedangkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu menjadi prioritas,” jelas Atang. Ia juga akan segera menjalin komunikasi dengan DPR-RI melalui Komisi IX. Ia juga akan meminta kepada Komisi IV DPRD Kota Bogor segera mengagendakan rapat kerja dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kota Bogor (S-4)

Di penghujung tahun 2023, kabar buruk datang menghampiri warga Kota Bogor. Berdasarkan keputusan Kementerian Sosial (Kemensos), mulai 1 Agustus hingga 1 November 2023, pengguna BPJS Kesehatan penerima Bantuan Iuran APBN (PBI) akan dinonaktifkan secara bertahap.

Bacaan Lainnya

Totalnya, angkanya mencapai 55.190 orang yang dilarang mengikuti.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Muhammad Dody Hikmawan mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor segera mengambil tindakan dengan mendata dan mengecek latar belakang penonaktifan yang dilakukan pemerintah pusat.

DPR meminta Mensos sinkronkan DTKS dengan PBI BPJS Kesehatan

Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, Dody mengaku banyak mendapat keluhan dari warga yang tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS kesehatan karena kartunya dianggap tidak aktif.

“Banyak keluhan warga yang tidak bisa menggunakan BPJSnya. Oleh karena itu, kami di DPRD Kota Bogor mendorong Dinas Sosial Kota Bogor untuk melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi data tersebut. Karena situasi ini sangat menyulitkan warga,” kata Dody.

Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor ini juga menilai penonaktifan yang dilakukan Kementerian Sosial RI dapat berdampak pada penurunan cakupan kesehatan semesta (UHC) yang mencapai 97,24 persen pada Maret 2023.

Bahkan, atas prestasi tersebut, Pemkot Bogor dianugerahi penghargaan UHC oleh Menteri Kesehatan Budi Gunardi.

DPRD dan Pemerintah Kota Bogor menetapkan APBD tahun 2024 fokus pada pelayanan dasar masyarakat

Dody juga berharap Kota Bogor yang saat ini telah memiliki Aplikasi Integrasi Data Sosial (SOLID) agar Pemkot Bogor bisa cepat melakukan pendataan kembali.

Ia juga meminta kerja sama dan keterlibatan semua pihak mulai dari institusi kesehatan (Fasyankes), rumah sakit (RS), klinik hingga puskesmas dalam menyelesaikan masalah ini.

“Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan waktu istirahat dalam proses pengaktifan kembali BPJS dan yang terpenting, masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan kesehatan dasar,” kata Dody.

Soal kepesertaan BPJS PBI, baik dari APBD, APBD Provinsi, maupun dari APBN kerap disinggung Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Dalam pertemuannya dengan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmuddin di Balai Kota Bogor akhir September tahun lalu,

Atang mengatakan, bantuan cakupan BPJS-PBI dari Provinsi Jawa Barat kemungkinan akan bertambah pada tahun depan.

Sebab, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Bogor sudah hampir mencapai 100 persen.

DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ sedang membahas pengembangan Pasar Jambu Dua

“Memang masih sedikit yang belum dan jika APBD Jabar berkapasitas Rp50 triliun bisa membantu menutupi hingga 100 persen di Kota Bogor, maka akan sangat membantu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Bogor,” jelasnya. .

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bogor, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 orang dan aktivitas kepesertaan mencapai 79,84 persen, dengan menggunakan data jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.099.422 orang.

Sedangkan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan berjumlah 30.320 jiwa. Namun penonaktifan BPJS PBI melalui APBN justru menggagalkan harapan tersebut.

“Dampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN luar biasa. Ini persoalan serius sekali. menjadi prioritas,” jelas Atang. .

Pihaknya juga akan segera menjalin komunikasi dengan DPR-RI melalui Komisi IX. Ia juga akan meminta Komisi IV DPRD Kota Bogor segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan Kota Bogor. (S-4)

Wow, partisipasi 55 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI APBN Kota Bogor sungguh mengesankan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Semoga dengan layanan kesehatan yang terjamin, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Teruslah memberikan dukungan untuk kesehatan yang lebih baik.

Source

Pos terkait