Sosialisasi Kontrol Kepuasan KPK, Ini Langkahnya

Sosialisasi Kontrol Kepuasan KPK, Ini Langkahnya

Topautopay.com – Kontrol kepemimpinan dan kepuasan kerja merupakan aspek penting dalam melakukan sosialisasi di lingkungan kerja. KPK menjalankan langkah-langkah konkret untuk memastikan kepuasan kerja karyawan dan mencapai tujuan bersama. Dari program pelatihan hingga implementasi sistem penghargaan, KPK bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan sosialisasi pengendalian kepuasan, pedoman teknis (Bimtek) dan evaluasi pemantauan (Monev) program pengendalian kepuasan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Pemerintah Kota Pematang Siantar (Pemkot). Silaturahmi yang dibuka Walikota Pematang Siantar Susanti Dewayani ini digelar di ruang serbaguna Bappeda pada Rabu (25/10) pagi.

Dalam sambutan dan arahannya, Susanti mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (LA) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tipikor Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 huruf a, Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Bacaan Lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Kepuasan dan Pelayanan Publik memberikan informasi serta bimbingan teknis serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pengendalian Kepuasan di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Gratifikasi, lanjut Susanti, merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas akomodasi, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan manfaat lainnya. Sementara itu, pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan penerimaan gratifikasi, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk melaporkan gratifikasi secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pengendalian kepuasan korupsi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan saja, namun yang lebih penting lagi adalah membangun mental SDM yang mampu mencegah kepuasan korupsi itu sendiri. Tanpa membangun SDM yang baik dan berintegritas, mustahil kita bisa mencegah terjadinya korupsi secara optimal. pengembangan kepuasan korupsi,” jelas Susanti.

Namun, kata Susanti, dalam upaya mengendalikan rasa puas diri di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, Walikota mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Rasa Puas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan peraturan tersebut, seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Kota Pematang Siantar tidak boleh memberi atau menerima hadiah atau hadiah kepada siapa pun, atau dari siapa pun, sehubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, ”ujarnya.

Sedangkan upaya pengendalian rasa puas diri, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pengembangan sistem pencegahan korupsi. “Pengendalian kepuasan secara transparan dan bertanggung jawab akan mempengaruhi terbentuknya aparatur sipil negara yang berintegritas, bercitra positif, dan memiliki kredibilitas yang baik terhadap lembaga negara. Selain itu, masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang baik, berkualitas dan memuaskan, karena tidak ada lagi tip. , suap, suap dan lain-lain”, jelasnya.

Menurut Susanta, tim KPK sudah memberikan pedoman untuk mengendalikan kepuasan. Dilanjutkan dengan pimpinan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian kepuasan. “Saya menghimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk benar-benar memperhatikan dan memahami instruksi yang akan diberikan. Saya berharap sosialisasi dan bimbingan teknis ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik tentang pemberian tip, serta menambah wawasan tentang cara pemberian tip. pelayanan publik yang berkualitas, moral, agar kita tidak terjebak dalam tindakan korupsi,” ujarnya.

Harapan lainnya adalah terjalinnya kerjasama yang baik antar seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar. Jadi kita bisa bersama-sama menerapkan kontrol kepuasan di lingkungan kita. Dengan demikian, pemerintahan Kota Pematang Siantar akan bersih dan bebas dari praktik korupsi, transaksi rahasia, dan nepotisme, sehingga tercipta Pematang Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Sebelumnya Inspektur Kota Pematang Siantar Herri Oktarizal menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh tenaga profesional dan pendamping Pemkot Pematang Siantar, pimpinan OPD, Direktur RSUD Dr Djasamen Saragih, serta para camat dan lurah.

Kemudian, perwakilan Pemkot Tanjung Balai, Pemkab Asahan, Pemkot Tebing Tinggi, Pemkab Simalungun, dan Pemkab Batubara.

Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan tersebut, menurut Herri, adalah untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengontrol kepuasan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia; bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Unit Pengendalian Kepatuhan (UPG); serta memberikan ruang dan waktu bagi pimpinan untuk memberikan bimbingan dan arahan sebagai bagian dari proses pengendalian kepuasan di kota Pematang Siantar.

Kegiatan ini menghadirkan pakar dari Komite Pemberantasan Korupsi yaitu Anna Devi Tamala (Analis Ahli Madya Pemberantasan Korupsi); Lela Luana (Analis ahli pertama pemberantasan korupsi); Maria Danastri (Analis ahli pertama dalam pemberantasan korupsi); dan Prawitra Kusumastuti (ahli pemberantasan korupsi pertama). (RO/S-3)

Sosialisasi kontrol kepuasan KPK adalah upaya penting dalam membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Langkah-langkahnya meliputi peningkatan transparansi, pengawasan melalui penguatan fungsi pengaduan, serta pemberian pelatihan kepada pegawai KPK. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal.

Source

Pos terkait