Setiap bulannya, pegawai KPK mengantongi penghasilan pungli sebesar Rp10 juta

Setiap Bulan Pegawai KPK kantongi Rp10 Juta Hasil Pungli

Topautopay.com – Setiap bulannya, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dikabarkan mengantongi penghasilan dari pungutan suap sebesar Rp10 juta. Hal ini menambah catatan hitam dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Kejadian ini menunjukkan masih adanya praktik korupsi di instansi yang seharusnya menjadi contoh integritas.

Sejumlah pegawai Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka (MI/Susanto)

PEGAWAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima pungutan liar (pungli) dengan jumlah berbeda-beda. Jumlahnya maksimal Rp 10 juta per bulan.

Bacaan Lainnya

“(Pembagiannya) bervariasi tergantung jabatan, dan tugas yang diberikan per bulan mulai dari Rp500 ribu hingga Rp10 juta,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/12). 3).

Asep menjelaskan, uang tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Fauzi dan pegawai negeri sipil yang ditugaskan (PNYD) Ristanta menerima Rp 10 juta per bulan.

Baca Juga: 15 Orang Ditahan, Pimpinan KPK Minta Maaf ke Pegawainya Karena Memaksakan Penahanan

Klaster berikutnya berisi ASN Pemda DKI Jakarta Hengki dan lima PNYD Eri Engga Permana, Deden Rochendi, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, dan Agung Nugroho. Masing-masing mendapat Rp3 hingga 10 juta per bulan.

Komandan tim dan petugas pusat penahanan menerima makanan paling sedikit. Mereka hanya diberi Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan,

Uang tersebut diterima sejak 2019 hingga 2023. Total pendapatan diperkirakan mencapai Rp6,3 miliar.

Masih akan dilakukan penggeledahan dan penyelidikan lebih lanjut mengenai aliran uang dan penggunaannya, kata Asep.

Atas perbuatannya, pegawai yang terlibat pungli diduga melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Z-8)

Setiap bulannya, pegawai KPK mengantongi penghasilan pungli sebesar Rp10 juta. Hal ini mengingatkan kita akan tantangan korupsi yang terus ada di lingkungan lembaga anti-korupsi itu sendiri. Perlu tindakan tegas dan pengawasan ketat agar integritas dan moralitas para pegawai KPK tetap terjaga dalam memberantas korupsi.

Source

Pos terkait