Senat meloloskan rancangan undang-undang pendanaan untuk mencegah pemerintahan yang sepotong-sepotong

Senat meloloskan rancangan undang-undang pendanaan untuk mencegah pemerintahan yang sepotong-sepotong

Topautopay.com – Senat telah meloloskan rancangan undang-undang pendanaan untuk mencegah pemerintahan yang sepotong-sepotong. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan stabilitas pemerintahan serta memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga. Keputusan Senat ini merupakan langkah positif untuk mencegah gejolak politik dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan.

Senat mendekati batas waktu tengah malam untuk mengesahkan undang-undang guna mendanai pemerintah dan mencegah penutupan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan paket pendanaan negara senilai $1,2 triliun pada Jumat pagi.

Bacaan Lainnya

Awal bulan ini, Kongres meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah yang pertama menjelang masa jabatan parsial kedua, yang menyediakan pendanaan untuk departemen Pertanian, Perdagangan, Kehakiman, Urusan Veteran, Energi, Dalam Negeri, Transportasi, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, serta Departemen Pembangunan Perkotaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan, konstruksi militer dan program federal lainnya.

Kini pendanaan untuk departemen dan lembaga yang tersisa akan habis masa berlakunya pada tengah malam. Ini termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, Pertahanan, Negara, Perbendaharaan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Pendidikan dan Tenaga Kerja.

Apa yang dipertaruhkan: Jutaan pekerja federal dan personel militer akan terkena dampak penutupan ini, termasuk sekitar 60% pegawai sipil federal, menurut Andrew Lautz, analis kebijakan senior di Pusat Kebijakan Bipartisan.

Setidaknya 625.000 pekerja, sebagian besar pegawai sipil di kementerian pertahanan, bisa dirumahkan, katanya. Setidaknya 725.000 lebih pegawai sipil federal, sebagian besar di Departemen Keamanan dan Pertahanan Dalam Negeri, mungkin harus terus bekerja tetapi tidak dibayar sampai penutupan berakhir, kata Lautz. Lebih dari 2 juta personel militer, termasuk anggota aktif dan anggota cadangan terpilih, dapat melakukan hal tersebut mereka juga harus bekerja tanpa bayaran.

Tidak adanya kesepakatan juga dapat menyebabkan penundaan di bandara, merugikan operasi perbatasan, mempengaruhi tenaga kerja dan lapangan kerja sipil, mempengaruhi musim pengajuan pajak dan bantuan mahasiswa federal, serta mempengaruhi kontrak dan tawaran pekerjaan Departemen Luar Negeri.

Senat telah meloloskan rancangan undang-undang pendanaan untuk mencegah pemerintahan yang sepotong-sepotong. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan efisien. Semoga dengan adanya undang-undang ini, pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih koheren dan terencana.

Source

Pos terkait