Satgas Ekspor untuk Mengurangi Kelemahan Perdagangan

Satgas Ekspor untuk Mitigasi Pelemahan Perdagangan

Topautopay.com – Satgas Ekspor dibentuk untuk mengatasi kelemahan dalam perdagangan dengan meningkatkan ekspor. Melalui langkah ini, diharapkan dapat mengurangi defisit perdagangan yang terjadi. Dengan adanya Satgas Ekspor, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara melalui peningkatan ekspor produk-produk unggulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk memitigasi pelemahan ekspor yang terjadi saat ini. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap ekspor yang mulai melemah akibat normalisasi harga komoditas unggulan. “Pemerintah telah mengeluarkan Perpres untuk meningkatkan ekspor nasional. Salah satu cara untuk mengurangi hambatan di sektor perdagangan adalah dengan membentuk gugus tugas percepatan ekspor,” ujarnya saat peluncuran Prospek Perekonomian Indonesia (IEP) oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu (13./12.). Pembentukan Pokja ini merupakan amanat Perpres 24/2023 tentang Pokja Nasional Peningkatan Ekspor. Tugas kelompok kerja ini adalah memperkuat penawaran ekspor, mendiversifikasi pasar ekspor, dan mendorong usaha kecil dan menengah dalam perdagangan internasional. Baca Juga: CEO Bisa Ekspor Klaim Hilir Jadi Generasi Z Bisa Hemat Ratusan Juta Sebulan Upaya yang dilakukan gugus tugas saat ini bertujuan untuk mempercepat negosiasi dagang dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan beberapa negara atau kawasan mitra dagang. Kelompok Kerja juga sedang mengevaluasi fasilitas dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). “Jadi kita lihat dengan TPCPP kita bisa membuka pasar Amerika Selatan dan juga pasar Kanada, dan saya kira pasar mana pun yang bisa kita tembus dengan harga murah, kita ingin melakukan penetrasi itu,” jelas Airlangga. Baca juga: Ekspor Lobster dan Daya Saing Perikanan Ia menambahkan, kebijakan terkait ekspor ada yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan secara umum. Kebijakan tersebut berupa kewajiban menempatkan 30% pendapatan ekspor sumber daya alam (SDA) dalam mata uang asing (DHE) selama minimal tiga bulan di pasar dalam negeri. Setidaknya, sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 1 Agustus 2023, jumlah mata uang asing yang masuk ke sistem keuangan Indonesia cukup signifikan. “Jadi, menurut saya ini sudah on track. Kita ingin pendapatan yang dihasilkan dari ekspor tetap ada di Indonesia sehingga ada multiplier effect di dalam negeri,” kata Airlangga. “Itu salah satu kebijakan yang kita terapkan untuk menstabilkan nilai tukar, suku bunga tinggi dan biaya pinjaman naik,” lanjutnya. Sementara itu, Bank Dunia dalam laporannya menyatakan perlunya Indonesia mempertahankan kinerja perdagangannya di tengah normalisasi harga komoditas unggulan. Kami berharap dengan cara ini kondisi perekonomian yang relatif kuat saat ini dapat tetap terjaga. (Z-10)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk memitigasi pelemahan ekspor yang terjadi saat ini. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap ekspor yang mulai melemah akibat normalisasi harga komoditas unggulan.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah telah mengeluarkan Perpres untuk meningkatkan ekspor nasional. Salah satu cara untuk mengurangi hambatan di sektor perdagangan adalah dengan membentuk gugus tugas percepatan ekspor,” ujarnya saat peluncuran Prospek Perekonomian Indonesia (IEP) oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu (13./12.).

Pembentukan Pokja ini merupakan amanat Perpres 24/2023 tentang Pokja Nasional Peningkatan Ekspor. Tugas kelompok kerja ini adalah memperkuat penawaran ekspor, mendiversifikasi pasar ekspor, dan mendorong usaha kecil dan menengah dalam perdagangan internasional.

Saat ini, Pokja sedang melakukan upaya percepatan perundingan perdagangan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan beberapa negara atau kawasan mitra dagang. Kelompok Kerja juga sedang mengevaluasi fasilitas dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

“Jadi kita lihat dengan TPCPP kita bisa membuka pasar Amerika Selatan dan juga pasar Kanada, dan saya kira pasar mana pun yang bisa kita tembus dengan harga murah, kita ingin melakukan penetrasi itu,” jelas Airlangga.

Ia menambahkan, terdapat kebijakan terkait ekspor yang mengacu pada sektor ekonomi dan keuangan secara umum. Kebijakan tersebut berupa kewajiban menempatkan 30% pendapatan ekspor sumber daya alam (SDA) dalam mata uang asing (DHE) selama minimal tiga bulan di pasar dalam negeri.

Setidaknya, sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 1 Agustus 2023, jumlah mata uang asing yang masuk ke sistem keuangan Indonesia cukup signifikan. “Jadi, menurut saya ini sudah on track. Kita ingin pendapatan yang dihasilkan dari ekspor tetap ada di Indonesia sehingga ada multiplier effect di dalam negeri,” kata Airlangga.

“Itu salah satu kebijakan yang kita terapkan untuk menstabilkan nilai tukar, suku bunga tinggi dan biaya pinjaman naik,” lanjutnya.

Sementara itu, Bank Dunia dalam laporannya menyatakan perlunya Indonesia mempertahankan kinerja perdagangannya di tengah normalisasi harga komoditas unggulan. Kami berharap dengan cara ini kondisi perekonomian yang relatif kuat saat ini dapat tetap terjaga. (Z-10)

Satgas Ekspor bertujuan untuk mengurangi kelemahan perdagangan dengan memperkuat ekspor komoditas lokal. Melalui strategi pengembangan barang ekspor, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit perdagangan. Dengan kerja sama antara pihak terkait, Satgas Ekspor diharapkan mampu menjadi solusi untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Source

Pos terkait