Rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami menjadi objek korupsi

Rumah Dinas DPR di Kalibata dan Ulujami jadi Objek Korupsi

Topautopay.com – Rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami diduga menjadi objek korupsi yang merugikan negara. Kasus ini menghebohkan masyarakat karena menunjukkan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik oleh para pejabat. Perlakuan seperti ini merugikan rakyat yang seharusnya diwakili dengan baik oleh para anggota DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan rumah dinas DPR terjadi di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. (Dok.MI)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan rumah dinas DPR terjadi di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

Bacaan Lainnya

Benar, jadi ada dua (lokasi) pengadaan peralatan untuk kediaman anggota DPR RI, di Kalibata dan Ulujami, kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (13/3).

Kepala Dinas Penerangan Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa memberikan informasi berapa total rumah yang diduga mengalami kerusakan furnitur. Subjek sangat dihargai.

Baca juga: Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Mendominasi Peradilan

“(Seperti) furniture ruang tamu, furniture ruang makan, furniture meja, dan lain-lain,” kata Ali.

Diketahui, sebanyak tujuh orang berhasil dicegah dalam kasus tersebut. Mereka adalah Sekjen DPR Indra Iskandar, Ketua Departemen Kepengurusan DPR Hiphi Hidupati, General Manager PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni. , Project Manager PT Integra Indocabinet Andreas Catur Prasetya dan pihak swasta Edwin Budiman.

KPK mengumumkan tersangka dalam kasus ini lebih dari dua orang. Identitasnya terungkap ke publik hanya setelah penangkapannya.

Proyek ini dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Subyek dugaan tindak pidana korupsi adalah pengadaan furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain (Z-3)

Rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami menjadi objek korupsi yang merugikan negara. Dilaporkan adanya penyalahgunaan anggaran dan keterlibatan oknum DPR dalam mengambil keuntungan pribadi. Kejadian ini menambah daftar kasus korupsi di Indonesia yang merugikan masyarakat dan menodai sistem pemerintahan yang seharusnya bebas dari korupsi.

Source

Pos terkait