Politisi NasDem ini siap mengajukan uji materi undang-undang tersebut

Politikus NasDem Ini Siap Ajukan Judicial Review Jika RUU DKJ Disahkan

Topautopay.com – Politisi NasDem telah menyatakan kesiapannya untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang tertentu. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan keberpihakan hukum terhadap kepentingan masyarakat dan konstitusi. Dengan langkah ini, politisi NasDem berkomitmen untuk melindungi keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

POLITISI Partai NasDem Biem Benjamin mengkritik rancangan undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Biem bahkan siap menempuh jalur hukum jika RUU tersebut disahkan. “Kalau diberlakukan, begitu diumumkan, besok ada uji materi,” kata Biem dalam Crosscheck Virtual Debat Metrotvnews.com bertajuk ‘Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? Karpet Merah Gibran Jika Kalah dalam Pilpres?’ Minggu (12 Oktober). Biem mengaku terkejut dengan salah satu poin dalam RUU DKJ. Ayat tersebut merujuk pada gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan diangkat hingga diberhentikan oleh presiden dengan mempertimbangkan usulan DPRD. Baca Juga: Kontroversi RUU DKJ, Ivanhoe Sebut Demokrasi Kemunduran Saya kaget terjadi seperti ini. Tampaknya tidak menghormati hak demokrasi warga Jakarta, ujarnya. Biem mengatakan, peraturan ke depan tidak sesuai dengan karakteristik warga Jakarta. Mereka dianggap demokratis dalam skala terkecil. “Ketua RT/RW (rukun tetangga/rukun warga) hanya dipilih secara demokratis, mau pilih pemimpin (sebenarnya) tidak bisa,” jelas caleg itu. Baca Juga: UU DKJ Merupakan Upaya Sentralisasi Kekuasaan Biem bercermin dari pengalamannya melakukan uji materi pada tahun 2015. Saat itu, ia menggugat peraturan terkait walikota yang dipilih langsung oleh gubernur. “Tidak disetujui karena (Jakarta) adalah ibu kota. Wajar jika ibu kota tidak dipilih secara demokratis,” jelasnya. Jadi, Biem optimistis Wali Kota Jakarta akan dipilih oleh warga. Pasalnya, ibu kota rencananya akan dipindahkan ke Ibu Kota Kepulauan (IKN), Kalimantan Timur. “Tapi saya tidak menyangka bukan hanya wali kota dan bupati saja yang dilantik, tapi juga gubernurnya,” tutupnya. (Z-1)

POLITISI Partai NasDem Biem Benjamin mengkritik rancangan undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Biem bahkan siap menempuh jalur hukum jika RUU tersebut disahkan.

Bacaan Lainnya

“Kalau diberlakukan, begitu diumumkan, besok ada uji materi,” kata Biem dalam Crosscheck Virtual Debat Metrotvnews.com bertajuk ‘Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? Karpet Merah Gibran Jika Kalah dalam Pilpres?’ Minggu (12 Oktober).

Biem mengaku terkejut dengan salah satu poin dalam RUU DKJ. Yang dimaksud dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang akan diangkat hingga diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usulan DPRD.

Berbicara mengenai RUU DKJ, Ivanhoe menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi

“Saya kaget kejadiannya seperti ini. Sepertinya kita tidak menghormati hak demokrasi masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Biem mengatakan, peraturan ke depan tidak sesuai dengan karakteristik warga Jakarta. Mereka dianggap demokratis dalam skala terkecil.

“Ketua RT/RW (rukun tetangga/rukun warga) hanya dipilih secara demokratis, mau pilih pemimpin (sebenarnya) tidak bisa,” jelas caleg itu.

RUU DKJ melakukan upaya sentralisasi kekuasaan

Biem menceritakan pengalamannya melakukan uji materi pada tahun 2015. Saat itu, ia menggugat peraturan terkait wali kota yang dipilih langsung oleh gubernur.

“Tidak disetujui karena (Jakarta) adalah ibu kota. Wajar jika ibu kota tidak dipilih secara demokratis,” jelasnya.

Jadi, Biem optimistis Wali Kota Jakarta akan dipilih oleh warga. Pasalnya, ibu kota rencananya akan dipindahkan ke Ibu Kota Kepulauan (IKN), Kalimantan Timur.

“Tapi saya tidak menyangka bukan hanya wali kota dan bupati saja yang dilantik, tapi juga gubernurnya,” tutupnya. (Z-1)

Politisi NasDem telah menyatakan kesiapannya untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang kontroversial. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Diharapkan langkah ini dapat membawa perubahan positif dalam mendorong perubahan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Source

Pos terkait