Pj Gubernur DKI Patuhi Instruksi Larangan Buka Puasa Bersama

Pj Gubernur DKI Patuhi Instruksi Larangan Buka Puasa Bersama

Topautopay.com – Pj Gubernur DKI Jakarta Atalarik Syah membuktikan komitmennya untuk menegakkan protokol kesehatan dengan patuh pada instruksi larangan buka puasa bersama bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19.

Plt Gubernur DKI Jakarta (Pengawas) Hiru Bodhi Hartuno memastikan akan mematuhi aturan larangan berbagi buka puasa (bakbar) bagi pejabat pemerintah di bulan Ramadan 1444 Hijriah/2023. Instruksi tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Bacaan Lainnya

“Ini akan kita ikuti agar masyarakat tetap sehat,” kata Hiro usai meninjau pembangunan Stasiun Persimpangan Jalan (LRT) Terpadu, Halim, Jakarta Timur, Kamis (23/3).

Direktur Sekretariat Presiden (Casitpress) menilai kebijakan pelarangan membawa dompet bagi pejabat pemerintah hanya terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Ingat, Indonesia masih berada di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi larang aparat tangkap Bokber, DKI: Ancaman Covid masih ada, kita ikuti pusat

“Dampak atau ancaman Covid-19 masih ada,” jelasnya.

Namun, Hero belum mengeluarkan larangan bagi karyawannya. Karena itu, dia menunggu regulasi ekstraktif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Beliau mengatakan: “Kalau pemda keturunan Kemendagri, maka Mendagri akan mengeluarkan instruksi (surat pengunduran diri) (melarang pejabat bergelar Bakr), maka kita ikuti saja.” Ayo lakukan dia.” dijelaskan.

Baca Juga: Gunjar Bersama-sama Berlakukan Larangan Buka Puasa

Sementara itu, surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 disampaikan kepada Menteri Kabinet RI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Staf . Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pimpinan badan/lembaga. Ada tiga pedoman dalam panduan tersebut, yaitu:

1. Penanganan Covid-19 saat ini sedang dalam masa transisi dari pandemi ke pandemi, sehingga tetap diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan itu, membatalkan buka puasa di suatu tempat pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.
3. Menteri Dalam Negeri harus mengikuti instruksi yang disebutkan di atas kepada gubernur, kepala suku dan walikota.

“Ini dikirim untuk memastikan bahwa Anda mematuhi arahan Presiden dan menyampaikannya kepada semua karyawan di instansi Anda masing-masing,” kata surat itu. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Inang dan ditembuskan sebagai laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (Z-8)

Pj Gubernur DKI Jakarta, Muhd. Abdullah, menegaskan akan mematuhi instruksi larangan buka puasa bersama selama pandemi Covid-19. Dia meminta masyarakat Jakarta untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Abdullah juga mengimbau warga untuk memperbanyak ibadah di rumah sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Source

Pos terkait