Penahanan yang berujung skandal tersebut dinilai tidak diawasi oleh KPK

Penahanan yang berujung skandal tersebut dinilai tidak diawasi oleh KPK

Topautopay.com – Penahanan yang berujung skandal menjadi sorotan karena dinilai tidak diawasi oleh KPK. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keabsahan proses hukum. Penegakan hukum yang tidak diawasi dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak citra KPK sebagai lembaga anti korupsi yang profesional.

INDONESIA Corruption Watch (ICW) memperkirakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal melakukan pengawasan, setelah 93 pegawainya akan menjalani sidang etik atas skandal pemaksaan ilegal di rumah tahanan (rutan). ,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1). Kurnia mengatakan, lembaga pemasyarakatan sebenarnya merupakan titik rawan suap dan pemerasan. Menurut dia, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan pengawasan paling ketat di sana. Undang-undang, KPK harus memahami bahwa rutan adalah tempat rawan korupsi karena di sana tahanan bisa langsung berkomunikasi dengan pegawai KPK,” kata Kurnia. Baca juga: Pungli di Rutan, Pegawai KPK Cari Ratusan Juta dari Narapidana, Kurnia Juga mengatakan persoalan etik di Rutan KPK bukanlah permainan baru. Sebab, kata dia, praktik jual beli fasilitas saat ini sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, dia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi gagal melakukan pengawasan di Rutan. Sebab, kata Kurnia, rahasia umum dalam urusan jual beli fasilitas tidak bisa dilonggarkan. “Dari situ harus dibangun sistem pengawasan untuk memitigasi praktik korupsi,” kata Kurnia. Baca Juga: Dewas Mulai Tuding Komisi Pemberantasan Korupsi Lakukan Pungli di Penahanan, Sebanyak 93 Pegawai KPK Bakal Sidang Etik karena Terlibat Skandal Retribusi. Salah satunya adalah Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi. Uji coba akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dewan Komite Pemberantasan Korupsi mengumumkan bahwa pelanggaran yang mereka lakukan sebagian besar adalah penyalahgunaan wewenang. (Z-3)

Bacaan Lainnya

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang melakukan pengawasan, setelah 93 pegawainya akan menjalani sidang etik atas skandal pungutan liar di rumah tahanan (rutan)

“Komite Pemberantasan Korupsi gagal melakukan pengawasan terhadap sektor ketenagakerjaan yang dinilai rawan korupsi,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1).

Kurnia mengatakan, penjara sebenarnya merupakan titik rawan suap dan pemerasan. Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi harus memastikan adanya pengawasan paling ketat di sana. “Sebagai penegak hukum, KPK harus memahami bahwa rutan merupakan tempat rawan korupsi karena di sana para tahanan bisa berkomunikasi langsung dengan pegawai KPK,” kata Kurnia.

Pungli di Tahanan, Pegawai KPK Tuntut Uang Ratusan Juta dari Narapidana

Kurnia juga mengatakan, permasalahan etika dalam penahanan PKC bukanlah permainan baru. Sebab, kata dia, praktik jual beli bangunan saat ini sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, dia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi gagal melakukan pengawasan di rutan. Sebab, kata Kurnia, rahasia umum dalam jual beli bangunan tidak bisa dilonggarkan.

Seharusnya dari situ dibangun sistem pengawasan untuk memitigasi praktik korupsi, kata Kurnia.

Dewas mulai menuding KPK melakukan kasus pemerasan

Sebanyak 93 pegawai KPK akan menjalani sidang etik karena terlibat kasus pajak tanah liat. Salah satunya adalah Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi.

Uji coba akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dewan Komite Pemberantasan Korupsi mengumumkan bahwa pelanggaran yang mereka lakukan sebagian besar adalah penyalahgunaan wewenang. (Z-3)

Penahanan yang berujung skandal tidak diawasi KPK menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan wewenang. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum perlu dipulihkan dengan menguatkan pengawasan KPK terhadap proses penahanan. Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Source

Pos terkait