Pemprov DKI segera menertibkan kisruh kabel di kawasan tersebut

Pemprov DKI Segera Tertibkan Kabel-kabel Semrawut di Wilayah Jakarta

Topautopay.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menertibkan kisruh kabel yang meresahkan warga. Langkah ini diambil untuk memastikan kawasan tersebut aman dan tertata dengan baik. Diharapkan tindakan ini akan memberikan rasa nyaman dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kabel yang tidak tertata dengan baik.

DKI Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini memulai rencana merombak kabel serat optik yang kisruh di beberapa wilayah Jakarta sebagai bagian dari proyek Fasilitas Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Pada Kamis (23/11), Dinas Bina Marga DKI Jakarta menurunkan kabel overhead di sepanjang jalur Senopati, Jakarta Selatan. Pengurangan ini dilakukan oleh Plt Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin. Hal ini juga menyusul direksi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) selaku BUMD yang bertugas melakukan penataan SJUT. Penurunan kabel-kabel ini merupakan bagian dari proyek SJUT yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi infrastruktur kota yang telah lama dilanda masalah kabel-kabel yang semrawut yang tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan dampak buruk. risiko kecelakaan dan kebakaran. Baca juga: Relokasi Kabel Fiber Optik Khawatirkan Bina Marga, Namun Terganjal Peraturan Daerah yang Tak Terbitkan Tahun 2023 Jakarta dilanda berbagai kejadian serius akibat semrawutnya kabel, termasuk kecelakaan yang menimpa pengemudi ojek online Vadim, 38, yang tewas tertabrak kabel listrik di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat malam (28/7). Pengalaman serupa juga dialami Sultan Rif’at Alfatih (20). Ia menjadi korban tersandung kabel di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Kamis (5/1). Karena terjerat kabel, Sultan hanya bisa makan dan minum melalui selang di hidungnya selama tujuh bulan. Banyaknya jumlah korban dan potensi bahaya, serta rusaknya estetika pemandangan kota, menjadikan pembangunan jalur utilitas khusus bawah tanah menjadi hal penting dan mendesak yang harus segera dilaksanakan di Jakarta. Insiden tersebut juga memicu perdebatan publik tentang pentingnya pengelolaan infrastruktur kota yang lebih baik. Baca juga: DPRD DKI Minta Dinas Bina Marga Lakukan Pengawasan Tambahan Terhadap Kabel Fiber Optik yang Menggantung. Pakar perencanaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga menjelaskan, kecelakaan yang menimpa Sultan harus menjadi momen bagi pemerintah untuk mempercepat pencabutan kabel serat optik yang kisruh menggantung di udara agar bisa dipindahkan ke bawah tanah. DKI dan DPRD DKI harus segera mempercepat pengesahan Perda SJUT agar pelaksanaan relokasi jaringan utilitas bawah tanah bertepatan dengan revitalisasi trotoar, kata Yoga. Relokasi kabel serat optik bawah tanah SJUT juga terkait dengan kemudahan akses untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur sehingga diperlukan percepatan pembangunan proyek SJUT. Koordinator Wilayah Jabodetabek Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Anton Belnis menegaskan, jumlah kabel optik akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan pengguna terhadap layanan Internet. Baca Juga: Secara UU, Anggaran SJUT Harusnya Ditanggung Negara, Ia berharap pembangunan SJUT terus dipercepat agar operator juga bisa memindahkan kabelnya. Hingga saat ini, Apjatel menawarkan solusi sementara untuk mengatasi banyaknya kabel yang menggantung di udara, yaitu dengan cara mengelompokkan yaitu mengikat seluruh kabel menjadi satu bundel. Namun solusi ini hanya bersifat sementara mengingat akan semakin banyaknya kabel optik di masa mendatang. Upaya merealisasikan proyek SJUT sebenarnya mulai menemukan titik terang. Pemprov DKI Jakarta menunjuk anak usaha BUMN Jakpro, PT JIP, untuk melaksanakan pekerjaan SJUT sepanjang 115 kilometer di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan Sarana Jaya ditugaskan pengerjaan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan total panjang jalan 100 kilometer. Meski penunjukannya sudah dilakukan, namun realisasi proyek SJUT masih belum terlihat. Menurut Direktur Eksekutif Collegium Jurist Institute, Ahmad Redi, pembangunan infrastruktur SJUT harus diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini menjamin kelangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. “Jika mengacu pada Pasal 28F UUD 1945, negara menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak-hak masyarakat tersebut diperkuat dalam UU Telekomunikasi 36 Tahun 1999. Pasal 12 UU Telekomunikasi 36 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi jaringan telekomunikasi untuk menggunakan atau melintasi tanah negara, bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, kata Ahmad Redi. Baca juga: Ingin Hilangkan Kabel Listrik, Pemda DKI Jakarta Wajib Berikan Kompensasi. Pasal 5 UU No. milik umum. Tujuannya agar harga barang dan jasa menjadi lebih murah di masyarakat. Redi menegaskan, seharusnya pemerintah daerah memberikan keistimewaan khusus pada sektor telekomunikasi, mengingat jaringan telekomunikasi masih dianggap milik publik. Bahkan, keistimewaan khusus sektor telekomunikasi tercantum dalam PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PP 46 Tahun 2021 tentang Stasiun Telekomunikasi Penyiaran, PM Kominfo 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Kebijakan Percepatan Transformasi Digital. (RO/S-4)

DKI Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini memulai rencana merombak kabel serat optik yang kisruh di beberapa wilayah Jakarta sebagai bagian dari proyek Fasilitas Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Bacaan Lainnya

Pada Kamis (23/11), Dinas Bina Marga DKI Jakarta menurunkan kabel overhead di sepanjang jalur Senopati, Jakarta Selatan.

Pengurangan ini dilakukan oleh Plt Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin. Hal ini juga menyusul direksi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) selaku BUMD yang bertugas melakukan penataan SJUT.

Penurunan kabel-kabel ini merupakan bagian dari proyek SJUT yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi infrastruktur kota yang telah lama dilanda masalah kabel-kabel yang semrawut yang tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan dampak buruk. risiko kecelakaan dan kebakaran.

Baca juga: Relokasi kabel fiber optik menjadi perhatian Bina Marga, namun kendala peraturan daerah yang belum terbit

Selama tahun 2023, Jakarta menjadi saksi berbagai kejadian serius akibat semrawutnya kabel, antara lain kecelakaan yang melibatkan pengemudi ojek online,

Vadim (38), tewas tertimpa kabel listrik yang melintasi Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat malam (28/07).

Pengalaman serupa juga dialami Sultan Rif’at Alfatih (20). Ia menjadi korban tersandung kabel di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Kamis (5/1). Karena terjerat kabel, Sultan hanya bisa makan dan minum melalui selang di hidungnya selama tujuh bulan.

Banyaknya korban jiwa dan potensi bahaya, serta rusaknya estetika pemandangan kota, menjadikan pembangunan jalur khusus bawah tanah menjadi hal penting dan mendesak yang harus segera dilaksanakan di Jakarta. Insiden tersebut juga memicu perdebatan publik tentang pentingnya pengelolaan infrastruktur kota yang lebih baik.

DPRD DKI meminta Dinas Jalan Raya melakukan pengawasan tambahan terhadap kabel optik yang menggantung

Pakar perencanaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga menjelaskan, kecelakaan yang menimpa sultan harus menjadi momen bagi pemerintah untuk mempercepat pencabutan kabel serat optik yang kisruh menggantung di udara agar bisa dipindahkan ke bawah tanah.

DKI dan DPRD DKI harus segera mempercepat pengesahan Perda SJUT agar pelaksanaan relokasi jaringan utilitas bawah tanah bertepatan dengan revitalisasi trotoar, kata Yoga.

Relokasi kabel serat optik bawah tanah SJUT juga terkait dengan kemudahan akses untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan proyek SJUT.

Koordinator Wilayah Jabodetabek Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Anton Belnis menegaskan, jumlah kabel optik akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan pengguna terhadap layanan Internet.

Sesuai undang-undang, anggaran SJUT harus ditanggung negara

Ia berharap pembangunan SJUT terus dipercepat sehingga operator juga bisa memindahkan kabelnya.

Hingga saat ini, Apjatel menawarkan solusi sementara untuk mengatasi banyaknya kabel yang menggantung di udara, yaitu dengan cara mengelompokkan yaitu mengikat seluruh kabel menjadi satu bundel.

Namun solusi ini hanya bersifat sementara mengingat akan semakin banyaknya kabel optik di masa mendatang.

Upaya merealisasikan proyek SJUT sebenarnya mulai menemukan titik terang. Pemprov DKI Jakarta menunjuk anak usaha BUMN Jakpro, PT JIP, untuk melaksanakan pengerjaan SJUT sepanjang 115 kilometer di Jakarta Selatan dan Timur.

Sedangkan Sarana Jaya ditugaskan pengerjaan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan total panjang jalan 100 kilometer.

Meski penunjukannya sudah dilakukan, namun realisasi proyek SJUT masih belum terlihat. Menurut Direktur Eksekutif Collegium Jurist Institute, Ahmad Redi, pembangunan infrastruktur SJUT harus diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini menjamin kelangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika mengacu pada Pasal 28F UUD 1945, negara menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak-hak masyarakat tersebut diperkuat dalam UU Telekomunikasi 36 Tahun 1999. Pasal 12 UU Telekomunikasi 36 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi jaringan telekomunikasi untuk menggunakan atau melintasi tanah negara, bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, kata Ahmad Redi.

Ingin menghilangkan kabel overhead, Pemda DKI Jakarta wajib memberikan kompensasi

Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009 yang mengacu pada pelayanan publik, Redi menjelaskan kabel telekomunikasi (komunikasi dan informasi), air, dan listrik merupakan bagian dari milik umum. Tujuannya agar harga barang dan jasa menjadi lebih murah di masyarakat.

Redi menegaskan, seharusnya pemerintah daerah memberikan keistimewaan khusus pada sektor telekomunikasi, mengingat jaringan telekomunikasi masih dianggap milik publik.

Bahkan, keistimewaan khusus sektor telekomunikasi tercantum dalam PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PP 46 Tahun 2021 tentang Stasiun Telekomunikasi Penyiaran, PM Kominfo 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Kebijakan Percepatan Transformasi Digital. (RO/S-4)

Pemprov DKI Jakarta segera menertibkan kisruh kabel di kawasan tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan warga dan memperindah tatanan kota. Diharapkan dengan penertiban ini, wilayah Jakarta bisa menjadi lebih tertib dan aman dari bahaya kabel yang menjuntai di berbagai tempat. Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga Jakarta.

Source

Pos terkait