Pemerintah meluncurkan paket kebijakan untuk menjaga daya beli

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan untuk menjaga daya beli

Topautopay.com – Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan paket kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 yang telah melanda ekonomi negara. Paket kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.

PEMERINTAH telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk merespons ketidakpastian global, perlambatan ekonomi Tiongkok dan dampak El Nino. Fokus utama paket kebijakan ini adalah menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN di kantornya di Jakarta, Rabu (25/10). “APBN harus memastikan penggemukan dalam bentuk bantuan sosial,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

“Kami juga ingin memperkuat perekonomian terutama di tingkat akar rumput seperti usaha kecil dan menengah, dan kami juga ingin lebih meningkatkan sektor real estate yang memiliki linkage multiplier yang sangat besar untuk menjaga ketahanan,” tambahnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Perekonomian Indonesia diyakini tumbuh 5,1% pada tahun 2023.

Dukungan APBN diperlukan mengingat ketidakpastian dan perlambatan perekonomian dunia serta pengaruh El Nino yang berpotensi mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, kondisi tersebut menimbulkan banyak tantangan bagi perekonomian.

Tantangan tersebut antara lain volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, tekanan suku bunga acuan, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Setidaknya paket kebijakan ekonomi yang akan dicanangkan Pemerintah terdiri dari tiga bagian.

Baca juga: Sri Mulyani: Nilai tukar rupee berada pada posisi yang relatif baik

Pertama, menjaga daya beli, menstabilkan harga, dan mengendalikan inflasi. Terdiri dari dua program, yaitu bantuan beras tambahan dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Pemerintah akan memperkuat program bantuan beras. Program tersebut akan diperpanjang satu bulan hingga Desember 2023. Sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kg pada Desember mendatang.

Penebalan program tersebut akan memakan anggaran sebesar Rp2,67 triliun. Jadi, pada tahun 2023, pemerintah mengeluarkan dana Rp 18,57 triliun untuk melaksanakan program bantuan beras.

Sedangkan program BLT El Nino akan bermanfaat bagi 18,8 juta KPM peserta program bansos sembako. Setiap KPM akan mendapat dana bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan. Program ini akan berjalan selama dua bulan mulai November 2023.

Kementerian Sosial akan menjadi pemegang program BLT El Nino. Pasalnya, data KPM berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola kementerian. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp7,52 triliun.

Kedua, memperkuat UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah gempuran suku bunga acuan yang tinggi. Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Percepatan penyaluran KUR akan dilakukan melalui weekend banking. Hal ini dinilai perlu untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini didorong karena penyaluran KUR selama ini baru Rp 177,5 triliun, masih jauh dari target penyaluran tahun 2023 sebesar Rp 297 triliun.

Realisasi KUR hingga September 2023 sudah mencapai Rp177,5 triliun, perlu dipercepat agar penyalurannya lebih optimal untuk mencapai target Rp297 triliun, kata Sri Mulyani.

Ketiga, memperkuat sektor-sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk membeli rumah komersial baru, rumah baru bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan rumah baru bagi masyarakat miskin.

Subsidi yang diberikan untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp 2 miliar berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 100% ditanggung pemerintah. Hal ini berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024. Kemudian pada Juli dan Desember 2024, PPN ditanggung negara akan diturunkan menjadi 50%.

Total dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan dukungan tersebut berjumlah Rp 2 triliun. Rinciannya Rp 0,3 triliun pada 2023 dan Rp 1,7 triliun pada 2024. Pembebasan dan diskon PPN berlaku untuk seluruh masyarakat.

Pemerintah juga meningkatkan dukungan bagi MBR yang ingin membeli rumah baru. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah untuk biaya administrasi sebesar Rp4 juta. Ini berlaku mulai November 2023 hingga Desember 2024.

Total dana yang dibutuhkan untuk mendukung MBR mencapai Rp1,2 triliun. Terdiri dari alokasi dana pada tahun 2023 sebesar Rp0,3 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp0,9 triliun.

Sementara bantuan rumah masyarakat miskin dilaksanakan dengan meningkatkan target Dukungan Terpadu Perumahan Sejahtera (RTS) sebanyak 1,8 ribu rumah. Hal ini akan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2023 dengan bantuan senilai Rp 20 juta per rumah. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut mencapai Rp36,2 miliar.

Dengan begitu, dana yang dibutuhkan untuk implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut mencapai Rp3,2 triliun. Rinciannya, kebutuhan tahun 2023 sebesar Rp0,6 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp2,6 triliun.

Dampak paket kebijakan ekonomi tersebut diyakini dapat mendorong tambahan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, paket kebijakan ekonomi ini akan meningkatkan pertumbuhan PDB pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 0,2 persen.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,06% pada triwulan IV tahun 2023 dengan paket kebijakan ekonomi tersebut. Tanpa intervensi paket kebijakan tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 4,86% akibat ketidakpastian global.

Sementara itu, secara keseluruhan pada tahun 2023, paket kebijakan tersebut akan menjamin tambahan pertumbuhan PDB hingga 0,6% dan memungkinkan perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,1% pada tahun ini. Sedangkan pada tahun 2024, paket kebijakan akan meningkatkan pertumbuhan menjadi 0,13% dan memungkinkan perekonomian nasional tumbuh menjadi 5,2%. (Z-5)

Pemerintah baru saja meluncurkan paket kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini diambil guna mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Paket kebijakan tersebut mencakup berbagai insentif dan subsidi yang dirancang untuk mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan, langkah ini dapat membantu pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Source

Pos terkait