Pemerintah belum siap, Mahkamah Konstitusi menunda sidang gugatan UU Ciptaker

Pemerintah belum Siap, MK Tunda Sidang Gugatan UU Ciptaker terhadap Jaminan Produk Halal

Topautopay.com – Pemerintah belum siap menghadapi sidang gugatan UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi. Sebagai hasilnya, sidang tersebut ditunda untuk memberikan waktu bagi pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan argumen mereka. Gugatan tersebut menyoroti berbagai aspek kontroversial dalam undang-undang tersebut dan telah menarik perhatian publik secara luas.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan terkait revisi formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja Baru menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja). terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Senin (12/04). Sidang selanjutnya untuk perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya. Semula agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Namun menurut laporan dan catatan Kantor Sekretaris Mahkamah Konstitusi, Pemerintah belum siap dengan pernyataannya. Baca juga: UU Cipta Kerja Permudah Usaha Kecil Menengah Dapatkan Sertifikasi Halal “Kemudian kebetulan MK juga punya jadwal sidang yang sangat padat di akhir tahun ini. Sebaliknya, agenda persidangan pun sangat padat hingga akhir tahun untuk sidang terakhir kita. Jadi, soal ini kita pindahkan ke awal tahun. “Paling awal tahun akan kita sesuaikan, dan waktunya akan kita sesuaikan dulu,” kata Suhartoyo pada Senin (4/12) Mendengar hal itu, pemerintah menyebut perlu waktu untuk merampungkan pernyataan presiden dan meminta penundaan 14 hari.Baca juga: MK Pastikan UU Konstitusi Cipta Kerja Sebelumnya, Rega Felix, Pemohon untuk perkara 58/PUU-XXI/2023, diuji Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Pasal 48 angka 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) UU JPH. Rega Felix mengatakan penerapan sistem jaminan mandatori atau mandatori terhadap produk halal berpotensi menimbulkan sengketa hukum, seperti perselisihan penentuan nama produk halal apakah halal atau non halal. JPH dan UU Cipta Kerja yang telah membentuk berbagai lembaga fatwa, termasuk MUI dan Dewan Produk Halal, semakin memperbesar potensi perselisihan. Sedangkan perkara nomor 49/PUU-XXI/2023 diuji oleh Indonesia Halal Watch yang dalam hal ini diwakili oleh Joni Arman Hamid sebagai ketua dan Raihani Keumala sebagai sekretaris. Pemohon menyatakan adanya perubahan norma dan perubahan norma sehingga pasal-pasal tersebut sangat merugikan pemohon, khususnya Indonesia Halal Watch. Dalam alasan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa dengan adanya pasal-pasal yang bersifat perubahan norma, namun juga penambahan norma, Pemohon melihat telah terjadi pergeseran dari Indonesia yang semula menganut paradigma simbiosis, sehingga menjadi sudah menjadi paradigma integralistik, sehingga pasal-pasal yang tercantum dalam Permohonan bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). (Z-4)

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan terkait revisi formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja Baru menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja). terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Senin (12/04).

Bacaan Lainnya

Sidang selanjutnya untuk perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

Semula agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Namun menurut laporan dan catatan Kantor Sekretaris Mahkamah Konstitusi, Pemerintah belum siap dengan pernyataannya.

Baca juga: UU Cipta Kerja Permudah Usaha Kecil dan Menengah Dapatkan Sertifikasi Halal

“Kemudian Mahkamah Konstitusi kebetulan memiliki agenda sidang yang sangat padat pada akhir tahun ini. Kalau tidak, agenda persidangan sangat sibuk hingga akhir tahun sidang terakhir kami. Jadi urusan ini akan kita pindahkan ke awal tahun. “Paling besar akan kita sesuaikan di awal tahun, dan cuacanya kita sesuaikan dulu,” kata Suhartoyo, Senin (12/4).

Mendengar hal tersebut, pemerintah menyatakan perlu waktu untuk merampungkan pernyataan presiden tersebut dan meminta penundaan selama 14 hari.

Baca juga: MK Pastikan UU Cipta Kerja Sesuai UUD

Sebelumnya, Rega Felix, pemohon perkara 58/PUU-XXI/2023 menguji pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan pasal 48 ayat 19 dan 20 UU No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) UU JPH.

Rega Felix mengatakan penerapan sistem jaminan mandatori atau mandatori terhadap produk halal berpotensi menimbulkan sengketa hukum, seperti perselisihan penentuan nama produk halal apakah halal atau non halal.

JPH dan UU Cipta Kerja yang telah membentuk berbagai lembaga fatwa, termasuk MUI dan Dewan Produk Halal, semakin memperbesar potensi perselisihan.

Sedangkan perkara nomor 49/PUU-XXI/2023 diuji oleh Indonesia Halal Watch yang dalam hal ini diwakili oleh Joni Arman Hamid sebagai ketua dan Raihani Keumala sebagai sekretaris. Pemohon menyatakan adanya perubahan norma dan perubahan norma sehingga pasal-pasal tersebut sangat merugikan pemohon, khususnya Indonesia Halal Watch.

Dalam alasan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa dengan adanya pasal-pasal yang bersifat perubahan norma, namun juga penambahan norma, Pemohon melihat telah terjadi pergeseran dari Indonesia yang semula menganut paradigma simbiosis, sehingga menjadi sudah menjadi paradigma integralistik, sehingga pasal-pasal yang tercantum dalam Permohonan bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). (Z-4)

Pemerintah belum siap menghadapi sidang gugatan UU Ciptaker, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menunda sidang tersebut. Keputusan ini memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam persidangan. Ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi masalah hukum di tingkat konstitusi.

Source

Pos terkait