Pembatalan Jalur Khusus bukanlah solusi untuk menghentikan kasus suap

Pembatalan Jalur Khusus bukanlah solusi untuk menghentikan kasus suap

Topautopay.com – Pembatalan Jalur Khusus bukanlah solusi yang tepat untuk menghentikan kasus suap. Meskipun langkah tersebut diambil untuk meminimalkan kesempatan terjadinya korupsi, tapi tidak cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat. Masalahnya bukan pada jalur khusus namun pada kecurangan yang dilakukan oleh banyak pihak.

Banyak dosen di perguruan tinggi negeri telah mengambil kasus keuangan melalui proses seleksi khusus. Kasus yang terungkap antara lain kasus keuangan Rektor Universitas Karomani Lampung dan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Rektor Indonesia Mohammad Nasih mengatakan, kasus suap yang terjadi di perguruan tinggi negeri tidak ada hubungannya dengan akses swasta.

“Tidak ada kaitannya dengan entry. Begitu pula dengan suap tidak memiliki pengetahuan sektor dan kemampuan untuk tampil di semua event dan sektor. Semakin kuat persaingan, semakin besar pula kekuatan dana yang muncul,” ujar Nasih saat dihubungi , Jumat (17/17) 3).

Baca juga: Karomani mengucurkan Rp 2,5 miliar untuk keluarga di Serang

Rektor Universitas Airlangga menilai, sistem private track di perguruan tinggi negeri selama ini sudah berhasil. Menurutnya, pendekatan privat bukanlah solusi untuk memberantas kasus suap di dunia akademik.

“Masalahnya bukan pada sistem tapi lebih pada orangnya. Jadi yang harus dihilangkan adalah orangnya, suap dan imbalannya. Pendekatan khusus akan sangat mengurangi kekuatan PTN,” ujarnya.

Baca juga: Rektor Universitas Udayana Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Seperti diketahui, I Nyoman sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai tersangka kasus korupsi terkait Sumbangan Pengembangan Kelembagaan (SPI) bagi mahasiswa baru melalui seleksi khusus periode 2018 hingga 2022. Kasus korupsi yang melibatkan I Nyoman dkk. diperkirakan telah merugikan pemerintah Rp 433 miliar.

Sementara itu, Dirut Unila Karomani terlibat kasus keuangan terkait penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 oleh Unila. Dalam kasus itu, kuasa hukum Unila menyebut dirinya terpaksa memungut Rp 2,2 miliar atas tuduhan Nahdliyin Lampung. . Gedung Pusat (LNC). (Z-5)

Pembatalan Jalur Khusus tidaklah menjadi satu-satunya solusi untuk memberantas kasus suap di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan juga perubahan sistem dan penegakan hukum yang lebih ketat dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jangan sampai pembatalan Jalur Khusus justru menimbulkan efek domino tanpa ada solusi tepat yang diimplementasikan.

Pos terkait