Nasib UU PPTT stagnan dan terhenti sampai akhir

Nasib RUU PPRT Stagnan dan Digantung Hingga Jelang Akhir Periode DPR Pimpinan Puan

Topautopay.com – Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PPTT) Indonesia masih terhenti di tengah perjalanan. Setelah disahkan pada tahun 2017, implementasi UU ini masih stagnan hingga akhir 2021. Banyak pihak menaruh harapan besar pada UU ini, namun kendala-kendala administratif dan peraturan turunannya membuat nasib UU PPTT terhenti.

Menjelang berakhirnya masa amanah DPR RI periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan. RUU ini terjebak dalam pusaran “kepentingan” wakil rakyat dan hingga saat ini proses legislasi masih berjalan dan belum ada kepastian. Ketua Panitia Kerja RUU PPRT DPR RI Willy Aditya mengatakan, keputusan pengesahan ada di tangan pimpinan DPR. Meski mendapat dorongan dari berbagai fraksi dan mendapat kejutan (surat presiden) serta DIM dari pemerintah, pimpinan DPR tidak melanjutkan proses pengesahan undang-undang tersebut. Ratifikasi ini dikatakan tidak akan terjadi jika level tertinggi tidak memberikan sinyal positif. “Bisa ditanyakan langsung ke Ketua DPR kenapa belum disahkan, karena DIMnya sudah keluar dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun sejauh ini RUU PPTT belum bergerak sama sekali, belum pernah dibawa ke rapat badan permusyawaratan maupun rapat pimpinan. Jadi lambat atau cepatnya proses pengesahan ini tergantung pimpinan, khususnya Ketua DPR, kata Willy kepada Media Indonesia, Kamis (4/1). Baca juga: Perlindungan PRT dan PHP oleh DPR. Meski begitu, berbagai fraksi di DPR masih mendorong pimpinan untuk mengajukan RUU PPTT sebagai salah satu pembahasan utama untuk segera disahkan. Selain itu, menurut Willy, harus ada banyak tekanan dari berbagai koalisi dan kelompok masyarakat sipil, khususnya organisasi di bidang PRT, agar memberi isyarat kepada pimpinan DPR agar segera mengesahkannya. “Kami tetap meminta pimpinan DPR untuk membahasnya, karena DIM di RUU PPRT tidak terlalu banyak, hampir sama dengan RUU TPKS sebelumnya. Kalau dibicarakan sebenarnya cepat dan bisa segera dilakukan pengesahannya. Saya optimistis jika berbagai pihak memberi sinyal dan merujuk ke pimpinan DPR, bisa segera disahkan, ujarnya. Namun, menurut Willy, komitmen DPR dan kerja maraton yang ditunjukkan tim pemerintah selama penyelesaian DIM merupakan harapan besar bagi PRT di Tanah Air yang berjumlah sekitar 5 juta orang. Selama 19 tahun, mereka menunggu undang-undang yang mengakui profesi mereka. Baca juga: Pimpinan DPR menilai RUU PPRT tidak diprioritaskan. Tentu saja kerja sama semua pihak yang berkepentingan, termasuk DPR, masyarakat sipil, media, terutama kelompok PRT itu sendiri, penting. , RUU ini tidak hanya untuk melindungi pekerja rumah tangga, tapi juga majikan. “Belum ada batas waktu yang pasti untuk pengesahannya, sehingga masyarakat harus mendorong RUU ini, apalagi dengan pimpinan DPR,” jelasnya. diadopsi secara terpisah, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menilai pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang sangat mendesak dan harus dipercepat karena penting untuk menjamin perlindungan terhadap PRT sebagai salah satu pekerja yang berpeluang mengalami kekerasan dan kekerasan. pelanggaran HAM. “Proses legislasi yang terhenti di DPR selama hampir 20 tahun, sebaiknya terus dimajukan. “Sekarang masa pemilu, sampai nanti pemimpin negara dan anggota DPR berganti, yang penting RUU PPRT tetap ada. menjadi prioritas dan diarusutamakan, terutama pada masa kampanye oleh berbagai pihak, terutama bagi peserta pemilu 2024,” ujarnya. Sejauh ini, Anies menegaskan, Komnas HAM terus mendorong DPR RI mulai tahun 2022 agar segera menyetujui rancangan undang-undang tersebut merupakan inisiatif DPR dalam paripurna agar dapat dibahas dan disahkan secepatnya guna melindungi kelompok rentan. kelompok yang mempunyai potensi pelanggaran HAM yang kuat, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja migran. Keberadaan UU PPTT, menurut Anis, akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan mereka. (Z-9)

Menjelang berakhirnya masa amanah DPR RI 2019-2024 di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan. Undang-undang ini terjebak dalam pusaran ‘kepentingan’ para wakil rakyat dan hingga saat ini perkembangan undang-undang tersebut masih stagnan dan belum ada kepastian.

Bacaan Lainnya

Ketua Panitia Kerja RUU PPRT DPR RI Willy Aditya mengatakan, keputusan pengesahan ada di tangan pimpinan DPR. Meski mendapat dorongan dari berbagai fraksi dan mendapat kejutan (surat presiden) serta DIM dari pemerintah, pimpinan DPR tidak melanjutkan proses pengesahan undang-undang tersebut. Ratifikasi ini dikatakan tidak akan terjadi jika level tertinggi tidak memberikan sinyal positif.

“Bisa ditanyakan langsung ke Ketua DPR kenapa belum disahkan, karena DIMnya sudah keluar dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun sejauh ini RUU PPTT belum bergerak sama sekali, belum pernah dibawa ke rapat badan permusyawaratan maupun rapat pimpinan. Jadi lambat atau cepatnya proses pengesahan ini tergantung pimpinan, khususnya Ketua DPR, kata Willy kepada Media Indonesia, Kamis (4/1).

Meski begitu, berbagai Fraksi di DPR masih mendorong pimpinan untuk mengajukan RUU PPTT sebagai salah satu pembahasan utama agar segera disahkan. Selain itu, menurut Willy, harus ada banyak tekanan dari berbagai koalisi dan kelompok masyarakat sipil, khususnya organisasi di bidang PRT, agar memberi isyarat kepada pimpinan DPR agar segera mengesahkannya.

“Kami tetap meminta pimpinan DPR untuk membahasnya, karena DIM di RUU PPRT tidak terlalu banyak, hampir sama dengan RUU TPKS sebelumnya. Kalau dibicarakan sebenarnya cepat dan bisa segera dilakukan pengesahannya. Saya optimistis jika berbagai pihak memberi sinyal dan merujuk ke pimpinan DPR, bisa segera disahkan, ujarnya.

Namun, menurut Willy, komitmen DPR dan kerja maraton yang ditunjukkan tim pemerintah selama penyelesaian DIM merupakan harapan besar bagi PRT di Tanah Air yang berjumlah sekitar 5 juta orang. Selama 19 tahun, mereka menunggu undang-undang yang mengakui profesi mereka.

Tentu saja kerja sama semua kelompok kepentingan termasuk DPR, masyarakat sipil, media, terutama kelompok PRT itu sendiri penting. Padahal, RUU ini tidak hanya melindungi PRT, tapi juga majikan. Saatnya pengesahan, sehingga masyarakat harus mendorong RUU ini, terutama kepada pimpinan DPR,” jelasnya.

Tagihan darurat yang dikonfirmasi untuk PPTT

Secara terpisah, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menilai pengesahan PPRT menjadi undang-undang sangat mendesak dan harus dipercepat karena penting untuk menjamin perlindungan terhadap PRT sebagai salah satu pekerja yang berpeluang mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Proses legislasi yang sudah hampir 20 tahun terhenti di DPR, harus terus dimajukan. “Sekarang masa pemilu, sampai nantinya terjadi pergantian pemimpin negara dan anggota DPR, yang penting RUU PPTT tetap menjadi prioritas dan diarusutamakan, terutama pada masa kampanye oleh berbagai pihak, terutama bagi mereka yang bersaing di pemilu 2024,” dia berkata.

Sejauh ini, Anies menegaskan, Komnas HAM terus mendesak DPR RI mulai tahun 2022 agar segera menyetujui RUU yang merupakan inisiatif DPR dalam rapat paripurna untuk dibahas dan disahkan secepatnya guna melindungi kelompok rentan yang mempunyai hak. kuatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja migran. Menurut Anis, keberadaan UU PPTT akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan mereka.

(Z-9)

Nasib UU PPTT terhenti dan stagnan hingga akhir. Tidak ada perkembangan signifikan yang terjadi dan pelaksanaannya masih belum jelas. Diperlukan langkah konkret untuk mendorong implementasi UU PPTT agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Semoga ke depannya, UU PPTT dapat dijalankan dengan baik untuk keberlanjutan lingkungan hidup.

Source

Pos terkait