Mengkritik Putusan Mahkamah Konstitusi, Akun WhatsApp Ketua BEM UI diduga diretas

Kritik Putusan MK, Akun WhatsApp Ketua BEM UI Diduga Diretas

Topautopay.com – Putusan Mahkamah Konstitusi sering menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, kasus dugaan peretasan akun WhatsApp Ketua BEM UI mengundang kritik terhadap keamanan data pribadi. Bagaimana dampaknya terhadap privasi dan pandangan masyarakat terhadap keamanan digital? Simak pembahasan selanjutnya!

Presiden BEM (UI) Universitas Indonesia Melki Sedek Huang menginformasikan, nomor Whatsapp (WA) pribadinya tiba-tiba diretas pada Sabtu (25/11) dini hari. Namun Melki mengaku belum mengetahui apakah nomornya diretas usai mengkritisi putusan MK. Beberapa saat setelah itu, akun Whatsapp saya logout dengan sendirinya dan masih di luar kendali saya, kata Melki dalam keterangan yang diterima, Minggu (26 November). Baca juga: Jalankan Putusan MK, Putusan KPU Dianggap Sesuai Koridor Baca Juga: Pasca Putusan MK, KPU Dianggap Tidak Melanggar Prosedur “Jika benar ini mengacu pada kritik-kritik yang kita sampaikan, kemudian upaya keras membungkam aspirasi dan menginjak-injak demokrasi harus kita lawan dengan keras,” ujarnya. (Z-10)

Presiden BEM Universitas (UI) Melki Sedek Huang menginformasikan, nomor Whatsapp (WA) pribadinya tiba-tiba diretas pada Sabtu (25/11) dini hari. Namun Melki mengaku belum mengetahui apakah nomornya diretas usai mengkritisi putusan MK.

Bacaan Lainnya

Beberapa saat setelah itu, akun WhatsApp saya logout sendiri dan masih di luar kendali saya, kata Melki dalam keterangan yang diterima, Minggu (26 November).

Melki mengaku belum mengetahui motif peretasan tersebut, sehingga tidak terkait dengan kritik pedas yang terdengar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden.

“Jika benar hal ini terkait dengan kritik yang kita sampaikan selama ini, maka ada upaya kuat untuk membungkam aspirasi dan menginjak-injak demokrasi yang harus kita tolak dengan keras,” ujarnya. (Z-10)

Mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi adalah hak warga negara. Namun, tuduhan terhadap Ketua BEM UI yang diduga diretas harus dibuktikan secara jelas dan akurat. Kita perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memberikan dukungan pada perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Source

Pos terkait