Mengejar target, melewati lubang sempit

Mengejar Target, Melewati Celah Sempit

Topautopay.com – Mengejar target seringkali membutuhkan kemampuan melewati lubang sempit. Ini menuntut keberanian, ketepatan, dan kehati-hatian agar tidak terjebak. Meskipun sulit, melewati lubang sempit dapat menjadi tantangan yang membangun ketangguhan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan akan terasa lebih memuaskan setelah berhasil melewati rintangan tersebut.

INDONESIA kini memasuki masa kontes kepemimpinan, bergelut dengan ide untuk mencari solusi. Salah satu sumber kekhawatiran bersama adalah bagaimana Indonesia mampu menjembatani kesenjangan demografi yang sempit dalam hal bonus. Padahal waktu kita sangat terbatas sehingga jika kita tidak terampil maka kita akan kehilangan peluang untuk mencapai keadaan emas pada tahun 2045. Jendela peluangnya sempit yaitu perhitungan matematis kita menunjukkan bahwa bonus demografi akan segera berakhir pada tahun 2038. Namun, kondisi bonus demografi ini juga ada benarnya, suatu hal yang cukup diragukan, sebab seperti Prof. Mayling Oey Gardiner berpesan beberapa waktu lalu, “Sudah terlambat. Saya tidak bisa berkata lebih banyak, mari kita gunakan demografi tambahan.” Namun saya tetap optimis bahwa kesenjangan ini akan dapat dijembatani, tergantung bagaimana cara mengatasinya, karena pada kenyataannya perekonomian tidak hanya dipandang sebagai mesin untuk mencapai pertumbuhan, namun juga sebagai jembatan menuju kemandirian sejati yang dirasakan setiap orang. karena kebebasan adalah mantra dari ekonom ternama Amartya Senator. Indonesia dengan keberagaman dan potensinya telah lama berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di balik ambisi membangun kesejahteraan, kita dihadapkan pada tantangan yang membuat pertumbuhan sulit dicapai. Tentu saja, masing-masing calon presiden dan wakil presiden juga memahami bahwa mereka memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi yang meskipun berbeda, namun memiliki tujuan yang sama: menghentikan penuaan sebelum menjadi kaya, keluar dari jebakan pendapatan menengah. Tujuan pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing calon kandidat #1, #2, dan #3 masing-masing berjumlah 5, 5-6,5%, 6-7% dan 7% Saya cukup setuju dengan target tersebut karena dihitung pada Bab 3 buku kami yang berjudul Globalisasi, Produktivitas dan Jaringan Produksi di ASEAN, jika ingin melewati kesenjangan ini, setidaknya perekonomian harus tumbuh minimal 6% secara stabil hingga tahun 2038, jika tidak maka akan menjadi bencana.dua belas. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 5% bukannya tanpa kendala. Dalam perhitungan teknis menggunakan metode filter Hodrick Prescott, selisih produksi aktual dan potensial hanya sekitar 1%. Artinya jika pertumbuhan dipaksa mendekati 6% atau bahkan lebih tinggi maka akan menimbulkan risiko ekonomi overheating, seperti mesin mobil, jika overheat maka akan berhenti atau rusak. Dalam suatu perekonomian, ada beberapa hal yang bisa terjadi secara bersamaan ketika perekonomian mengalami overheat, yaitu nilai rupiah yang anjlok tajam (depresiasi), inflasi yang tinggi, dan neraca perdagangan yang terpuruk. Untuk itu, seperti yang saya utarakan dalam buku tersebut, setidaknya diperlukan tiga pilar yang kuat: 1. Infrastruktur, 2. Sumber Daya Manusia Unggul, 3. Kelembagaan yang kuat. Kalaupun meminjam pandangan dua ekonom ternama dunia, William Easterly dan Daron Acemoglu, pilar kelembagaan merupakan landasan terpenting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam bukunya The Elusive Quest for Growth, Easterly menekankan pentingnya memerangi korupsi dan menciptakan insentif bagi inovasi dan bisnis lokal. Di sisi lain, Acemoglu dalam bukunya The Role of Institutions in Growth and Development menekankan pentingnya peran institusi dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Acemoglu berpendapat bahwa lembaga inklusif, yang memberikan hak dan peluang bagi seluruh masyarakat, cenderung mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, institusi yang eksklusif dan otoriter dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kelembagaan akan berfungsi sebagai bantalan yang kuat untuk mencegah perekonomian dari overheating pada tahap awal menuju pembangunan ekonomi inklusif. Dalam konteks pembangunan inklusif, kita juga bisa merujuk pada kritik Jeffrey Sachs dalam The Price of Civilization yang menyebut beberapa rangkaian krisis global (overheating of the economy) sebagai akibat dari kelupaan peradaban untuk membayar biaya kemakmuran. Biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya yang harus ditanggung oleh orang kaya agar kekayaannya dapat digunakan sebagian untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, menarik juga untuk melihat target tax rasio masing-masing calon. Untuk calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 masing-masing sebesar 13-16%, 23%, dan 14-16%. Tujuan tersebut sebenarnya sejalan dengan kritik Sachs terhadap kelompok kaya yang seharusnya semakin terlibat dalam pembangunan ekonomi. Namun, yang perlu diperhatikan juga adalah adanya kaitan oksimoronik antara tujuan tersebut dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Menaikkan tax rasio yang terlalu agresif (saat ini tax rasio masih berada di angka 9%) akan berakibat buruk, perekonomian bisa terpeleset dan gagal. Rasio pajak dipaksa meningkat dalam jangka pendek, artinya sama saja dengan kenaikan yang memaksa wajib pajak untuk berkontribusi lebih besar. Akibatnya, target pertumbuhan ekonomi di atas 5% tidak mungkin tercapai. Rasio pajak dapat ditingkatkan tanpa menaikkan pajak, jika dipadukan dengan perbaikan pada dimensi kelembagaan. Mengacu pada indikator tata kelola global, dimensi tersebut adalah: akuntabilitas, stabilitas politik, efisiensi pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum dan pengendalian korupsi. Permasalahannya, perbaikan keenam dimensi kelembagaan tersebut hanya memerlukan jangka menengah dan mungkin tidak dapat dicapai dalam jangka pendek. Jadi kandidat #1 dan #3 memiliki target rasio pajak yang jauh lebih realistis dalam jangka waktu 5 tahun dibandingkan kandidat #2, yang dapat mengakibatkan perekonomian terlalu panas dalam jangka pendek. Dalam konteks yang lebih umum, perbaikan institusi merupakan hal yang penting sebelum kita membicarakan tujuan lainnya. Akan sangat sulit mencapai tujuan bombastis APBN jika institusinya masih lemah. Yang sebenarnya terjadi adalah aktivitas mencari rente. Mengingat gap yang kecil, tentu siapa pun yang menjadi pemimpin masa depan harus bertindak cepat. Namun cepat juga harus rasional, jangan sampai sasaran tercipta tanpa pegangan, hingga saling bertabrakan. Kedepannya tentunya kita berharap akan ada pembangunan di Indonesia, tidak hanya pembangunan di Indonesia saja.

INDONESIA kini memasuki masa kontes kepemimpinan, bergelut dengan ide untuk mencari solusi. Salah satu sumber kekhawatiran bersama adalah bagaimana Indonesia mampu menjembatani kesenjangan demografi yang sempit dalam hal bonus. Padahal waktu kita sangat terbatas sehingga jika kita tidak terampil maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mencapai keadaan emas pada tahun 2045.

Bacaan Lainnya

Peluangnya sempit, yaitu perhitungan matematis kita menunjukkan bahwa bonus demografi akan segera berakhir pada tahun 2038. Namun keadaan bonus demografi ini sebenarnya merupakan sesuatu yang cukup diragukan, karena menurut Prof. Mayling Oey Gardiner berpesan beberapa waktu lalu, “Sudah terlambat. Saya tidak bisa berkata lebih banyak, mari kita gunakan demografi tambahan.”

Namun, saya tetap optimis bahwa kesenjangan tersebut akan dapat diatasi, tergantung pada bagaimana segala sesuatunya dilakukan. Sebab pada kenyataannya perekonomian tidak hanya dipandang sebagai mesin untuk mencapai pertumbuhan, namun juga jembatan menuju kemandirian sejati yang dirasakan setiap orang.

Pembangunan sebagai kebebasan adalah mantra ekonom kondang Amartya Sen. Indonesia, dengan keberagaman dan potensinya, telah lama berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di balik ambisi membangun kesejahteraan, ternyata kita menghadapi tantangan yang membuat pertumbuhan seolah sulit dicapai.

Tentu saja, setiap calon presiden dan wakil presiden juga memahami bahwa mereka mempunyai tujuan pertumbuhan ekonomi yang meski berbeda, namun memiliki tujuan yang sama: mencegah penuaan sebelum menjadi kaya, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Target pertumbuhan ekonomi masing-masing calon nomor urut 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 5,5-6,5%, 6-7%, dan 7%.

Saya cukup setuju dengan tujuan tersebut, karena sesuai perhitungan pada bab 3 buku kami yang berjudul Globalisasi, Produktivitas, dan Jaringan Produksi di ASEAN, jika ingin melewati kesenjangan ini, setidaknya perekonomian harus tumbuh minimal 6% secara stabil hingga tahun 2038, jika tidak maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang stabil. akan menjadi bencana.duabelas.

Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 5% bukannya tanpa kendala. Dalam perhitungan teknis menggunakan metode filter Hodrick Prescott, selisih produksi aktual dan potensial hanya sekitar 1%. Artinya jika pertumbuhan dipaksa mendekati 6% atau bahkan lebih tinggi maka akan menimbulkan risiko ekonomi overheating, seperti mesin mobil, jika overheat maka akan berhenti atau rusak.

Dalam suatu perekonomian, ada beberapa hal yang bisa terjadi secara bersamaan ketika perekonomian mengalami overheat, yaitu nilai rupiah yang anjlok tajam (depresiasi), inflasi yang tinggi, dan neraca perdagangan yang terpuruk. Untuk itu, seperti yang saya utarakan dalam buku tersebut, setidaknya diperlukan tiga pilar yang kuat: 1. Infrastruktur, 2. Sumber Daya Manusia Unggul, 3. Kelembagaan yang kuat.

Kalaupun meminjam pandangan dua ekonom ternama dunia, William Easterly dan Daron Acemoglu, pilar kelembagaan merupakan landasan terpenting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam bukunya The Elusive Quest for Growth, Easterly menekankan pentingnya memerangi korupsi dan menciptakan insentif bagi inovasi dan bisnis lokal.

Di sisi lain, Acemoglu dalam bukunya The Role of Institutions in Growth and Development menekankan pentingnya peran institusi dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Acemoglu berpendapat bahwa lembaga inklusif, yang memberikan hak dan peluang bagi seluruh masyarakat, cenderung mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, institusi yang eksklusif dan otoriter dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kelembagaan akan berfungsi sebagai bantalan yang kuat untuk mencegah perekonomian dari overheating pada tahap awal menuju pembangunan ekonomi inklusif.

Dalam konteks pembangunan inklusif, kita juga bisa merujuk pada kritik Jeffrey Sachs dalam The Price of Civilization yang menyebut beberapa rangkaian krisis global (overheating of the economy) sebagai akibat dari kelupaan peradaban untuk membayar biaya kemakmuran. Biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya yang harus ditanggung oleh orang kaya agar kekayaannya dapat digunakan sebagian untuk membiayai pembangunan.

Oleh karena itu, menarik juga untuk melihat target tax rasio masing-masing calon. Untuk calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 masing-masing sebesar 13-16%, 23%, dan 14-16%. Tujuan tersebut sebenarnya sejalan dengan kritik Sachs terhadap mereka yang surplus, yang seharusnya lebih terlibat dalam pembangunan ekonomi.

Namun, yang perlu diperhatikan juga adalah adanya kaitan oksimoronik antara tujuan tersebut dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Menaikkan tax rasio yang terlalu agresif (saat ini tax rasio masih berada di angka 9%) akan berakibat buruk, perekonomian bisa terpeleset dan gagal.

Rasio pajak dipaksa meningkat dalam jangka pendek, artinya sama saja dengan kenaikan yang memaksa wajib pajak untuk berkontribusi lebih besar. Akibatnya, target pertumbuhan ekonomi di atas 5% tidak mungkin tercapai. Rasio pajak dapat ditingkatkan tanpa menaikkan pajak, jika dipadukan dengan perbaikan pada dimensi kelembagaan.

Mengacu pada indikator tata kelola global, dimensi tersebut adalah: akuntabilitas, stabilitas politik, efisiensi pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum dan pengendalian korupsi. Permasalahannya, perbaikan keenam dimensi kelembagaan tersebut hanya memerlukan jangka menengah dan mungkin tidak dapat dicapai dalam jangka pendek.

Oleh karena itu, calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 memiliki target tax ratio yang jauh lebih realistis dalam jangka waktu 5 tahun dibandingkan calon nomor urut 2, yang dapat mengakibatkan perekonomian terlalu cepat overheating dalam jangka pendek.

Dalam konteks yang lebih umum, perbaikan institusi merupakan hal yang penting sebelum kita membicarakan tujuan lainnya. Akan sangat sulit mencapai tujuan bombastis APBN jika institusinya masih lemah. Yang sebenarnya terjadi adalah aktivitas mencari rente.

Mengingat gap yang kecil, tentu siapa pun yang menjadi pemimpin masa depan harus bertindak cepat. Namun cepat juga harus rasional, jangan sampai sasaran tercipta tanpa pegangan, hingga saling bertabrakan. Kedepannya tentunya kita berharap akan ada pembangunan di Indonesia, tidak hanya pembangunan di Indonesia saja.

Mengejar target kadang memerlukan usaha ekstra untuk melewati rintangan. Meski harus melewati lubang sempit, tetap fokus dan gigih dalam mencapai tujuan. Dengan ketekunan, segala rintangan bisa diatasi hingga mencapai titik tujuan. Jangan pernah menyerah meski terasa sulit, karena hasil yang akan didapat sangat memuaskan.

Source

Pos terkait