Masyarakat desa belum paham mengenai perlindungan data pribadi,

Masyarakat desa belum paham mengenai perlindungan data pribadi,

Topautopay.com – Masyarakat desa masih minim pengetahuan tentang perlindungan data pribadi. Hal ini dapat menjadi celah bagi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat desa tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka.

UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP) ditetapkan sebagai kerangka hukum yang sah pada bulan September 2022, melalui rapat paripurna DPR RI periode sidang tahun pertama 2022-2023. Setelah setahun lebih digunakan, UU PDP diklaim telah memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Menurut Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi Badan Nasional Keamanan Siber dan Sandi (BSSN) Sigit Kurniawan, keberadaan UU PDP merupakan wujud kepedulian pemerintah agar negara hadir dalam melindungi hak-haknya. warga.

Bacaan Lainnya

Sigit mengatakan 215 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, yang berarti mencakup lebih dari 78 persen total penduduk Indonesia.

Lindungi Dunia Maya, BSSN kembali menjadi tuan rumah National Cybersecurity Connect

“Penduduk kami dari Sabang sampai Merauke, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, dari anak-anak hingga orang tua. “Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi BSSN untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi,” ujar Sigit Kurniawan, dalam episode pertama MTM Podcast yang tayang di YouTube pada 25 Oktober 2023.

Menurut Sigit, masyarakat perkotaan di Indonesia terlihat lebih sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi dibandingkan masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan.

Pelajari tentang Doxing dan hukumnya di Indonesia

“Masalahnya, masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya melindungi informasi pribadi rentan menjadi korban penipuan, penipuan, pencurian identitas, dan tindakan kriminal lainnya. “Sebenarnya sudah terjadi di masyarakat kita,” kata Sigit.

Topik terkait perlindungan data pribadi dengan judul “Securing the future: Cybersecurity trends 2023 and beyond” menjadi perbincangan seru dalam podcast pertama PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang mengundang Badan Siber dan Sandi Negara. Teknologi (BSSN). Selain Sigit Kurniawan, podcast tersebut juga menghadirkan Direktur Operasi dan Teknologi MTM, Sugeng Jadmoko, dan dipandu oleh Kepala Pengembangan MSSP, Eddy Wahyudi.

MTM dan BSSN membahas berbagai topik terkait keamanan siber, mulai dari tren ancaman siber, upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan siber, hingga peran masyarakat dalam menjaga keamanan siber.

Podcast ini merupakan bukti komitmen MTM dan BSSN dalam meningkatkan kesadaran keamanan siber, dengan harapan pemerintah dan swasta dapat bekerja sama membangun ekosistem keamanan siber yang kuat di Indonesia.

UU PDP menyadarkan masyarakat akan perlindungan data pribadi

Manajer Pengembangan MSSP Eddy Wahyudi mengatakan, UU Perlindungan Data Pribadi mencantumkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh setiap instansi atau perusahaan pengelola data pribadi. Penerapan UU PDP dalam praktiknya mempunyai dua akibat, yaitu terkait administratif dan pidana.

Sementara itu, Sugeng Jadmoko menyampaikan dampak hadirnya UU PDP memberikan dimensi baru dalam pemahaman masyarakat terhadap risiko di dunia digital.

“Dengan undang-undang ini, perlu mempertimbangkan secara matang aspek manajemen risiko dalam bisnis. Oleh karena itu, MTM juga mengantisipasi dan memitigasi penyalahgunaan informasi pribadi, kata Sugeng. (RO/Z-7)

Masyarakat desa belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Kurangnya akses informasi dan pemahaman tentang risiko kebocoran data membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan data. Perlu upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat desa agar mereka dapat melindungi privasi dan data pribadi mereka dengan lebih baik.

Source

Pos terkait