Maraknya UMP pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi dan protes buruh

Kenaikan UMP 2024, Pertumbuhan Ekonomi dan Protes Kaum Buruh

Topautopay.com – Maraknya UMP pada tahun 2024 telah memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa wilayah. Namun, protes buruh juga semakin meningkat akibat perbedaan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup. Hal ini menandakan perlunya penyesuaian UMP dengan kondisi nyata secara berkala untuk menciptakan kesetaraan dalam sektor ketenagakerjaan.

KEPUTUSAN menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta memicu pemberontakan buruh. Pasalnya, para buruh menilai kenaikan UMP di ibu kota tidak sejalan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Disepakati pada tahun 2024 UMP DKI Jakarta naik sebesar Rp 165.583 atau 3,38%. Dengan penetapan tersebut, nilai UMP di DKI Jakarta adalah Rp 5.067.381. Meski begitu, kenaikan UMP disebut akan menyulitkan pekerja. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kenaikan hanya Rp165 ribu justru berpotensi membebani pekerja. Mereka pun menuntut UMP dinaikkan sebesar 15 persen. Pada 11 November 2023, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memutuskan untuk menaikkan UMP di seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan tersebut ditentukan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Gaji. Baca Juga: Pemprov DKI Pastikan Sanksi Perusahaan Tak Patuh UMP 2024 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kenaikan UMP akan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha dan industri. Pasalnya, peningkatan daya beli masyarakat akan mempengaruhi penyerapan barang dan produk yang dihasilkan oleh pengusaha. Melalui PP Nomor 51 Tahun 2023, Pemerintah berharap dapat mewujudkan sistem pengupahan yang adil di perusahaan, antara lain dengan menerapkan struktur dan skala gaji. Penerapan Formula Baru Penetapan UMP Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan tiga formula baru, sebagaimana diatur dalam PP No. 51 Tahun 2023. Ketiga variabel tersebut antara lain tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk α . Indeks spesifiknya sendiri ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhitungkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, ada pertimbangan lain yang mencakup faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Baca juga: UMP Maluku naik 4,8 persen pada 2024. Kementerian Ketenagakerjaan yakin melalui ketiga variabel baru tersebut, kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah akan disesuaikan secara seimbang. Kemudian pada akhirnya upah minimum yang akan ditentukan dapat menjadi solusi bagi keamanan tenaga kerja serta kelangsungan usaha. Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2023 meningkat kuat dengan angka mencapai 4,94% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menurut BI ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% year-on-year (yoy), kemudian pertumbuhan investasi naik menjadi 5,77% (yoy). BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan tetap berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3%. Kemudian, laju inflasi Indonesia pada periode Oktober 2023 juga tercatat terkendali pada kisaran sasaran 3,0±1% yakni pada level 2,56% secara tahunan. BI meyakini inflasi akan tetap terkendali pada level sasaran 3,0+1% pada tahun 2023 dan 2,5%+1% pada tahun 2024. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, jumlah pengangguran di Indonesia juga terus menurun. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2023 tercatat sebesar 5,32%, turun 0,54 poin persentase dibandingkan Agustus 2022. Sejak tahun 2020, angka pengangguran di Indonesia terus mengalami penurunan. Perlu solusi: Penetapan kenaikan UMP setiap tahun selalu menimbulkan keresahan, yaitu masih banyak pihak yang tidak puas dengan keputusan Pemerintah. Ketegangan antara badan usaha dan pekerja merupakan hal yang sering terjadi. Melihat situasi tersebut, maka diperlukan solusi yang mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Protes dan perasaan tidak adil yang diungkapkan oleh kaum buruh hendaknya menjadi aspirasi yang diakomodir oleh pemerintah dan kemudian dikaji lebih lanjut agar dapat menemukan solusi yang mampu menjawab permasalahan kaum buruh secara maksimal. Penetapan UMP juga harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Selain itu, penetapan formula baru yang digunakan dalam penetapan UMP tahun 2024 juga harus terus dievaluasi untuk mengurangi kesimpangsiuran yang mungkin terjadi lagi dalam menentukan kenaikan UMP di tahun-tahun mendatang. (Z-10)

KEPUTUSAN menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta memicu pemberontakan buruh. Pasalnya, para buruh menilai kenaikan UMP di ibu kota tidak sejalan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

Bacaan Lainnya

Disepakati pada tahun 2024 UMP DKI Jakarta naik sebesar Rp 165.583 atau 3,38%. Dengan penetapan tersebut, nilai UMP di DKI Jakarta adalah Rp 5.067.381. Meski begitu, kenaikan UMP disebut akan menyulitkan pekerja. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kenaikan hanya Rp 165 ribu justru bisa membebani buruh. Mereka pun menuntut UMP dinaikkan sebesar 15 persen.

Pada 11 November 2023, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memutuskan untuk menaikkan UMP di seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan tersebut ditentukan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Gaji.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kenaikan UMP akan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha dan industri. Pasalnya, peningkatan daya beli masyarakat akan mempengaruhi penyerapan barang dan produk yang dihasilkan oleh pengusaha. Melalui PP Nomor 51 Tahun 2023, Pemerintah berharap dapat mewujudkan sistem pengupahan yang adil di perusahaan, antara lain dengan menerapkan struktur dan skala gaji.

Penerapan formula baru

Penetapan UMP Tahun 2024 dilakukan dengan menerapkan tiga rumusan baru sebagaimana tertuang dalam PP No. 51 Tahun 2023. Ketiga variabel tersebut meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk α. Indeks spesifiknya sendiri ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhitungkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, ada pertimbangan lain yang mencakup faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan meyakini melalui ketiga variabel baru tersebut, kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah akan disesuaikan secara seimbang. Kemudian pada akhirnya upah minimum yang akan ditentukan dapat menjadi solusi bagi keamanan tenaga kerja serta kelangsungan usaha.

Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia naik kuat hingga 4,94% (yoy) pada triwulan III tahun 2023. Meski demikian, pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menurut BI ditopang oleh permintaan domestik yang solid, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% year-on-year (yoy), kemudian pertumbuhan investasi meningkat menjadi 5,77% (yoy). BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan tetap berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3%.

Kemudian, laju inflasi Indonesia pada periode Oktober 2023 juga tercatat terkendali pada kisaran sasaran 3,0±1% yakni pada level 2,56% secara tahunan. BI meyakini inflasi akan tetap terkendali pada level sasaran 3,0+1% pada tahun 2023 dan 2,5%+1% pada tahun 2024.

Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tingkat pengangguran di Indonesia juga terus menurun. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2023 tercatat sebesar 5,32%, turun 0,54 poin persentase dibandingkan Agustus 2022. Sejak tahun 2020, angka pengangguran di Indonesia terus mengalami penurunan.

Saya butuh solusi

Keputusan kenaikan UMP setiap tahunnya selalu menimbulkan keresahan, yaitu masih banyak pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan Pemerintah tersebut. Ketegangan antara badan usaha dan pekerja merupakan hal yang sering terjadi.

Melihat situasi tersebut, maka diperlukan solusi yang mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Protes dan perasaan tidak adil yang diungkapkan oleh kaum buruh hendaknya menjadi aspirasi yang diakomodir oleh pemerintah dan kemudian dikaji lebih lanjut agar dapat menemukan solusi yang mampu menjawab permasalahan kaum buruh secara maksimal. Penetapan UMP juga harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Selain itu, penetapan formula baru yang digunakan dalam penetapan UMP tahun 2024 juga harus terus dievaluasi untuk mengurangi kesimpangsiuran yang mungkin terjadi lagi dalam menentukan kenaikan UMP di tahun-tahun mendatang. (Z-10)

Pada tahun 2024, maraknya UMP mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai rekor tertinggi, protes buruh tetap terjadi karena mereka menuntut kenaikan UMP yang lebih besar. Pemerintah perlu meningkatkan dialog dengan buruh untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Source

Pos terkait