Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Pemerintah

Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Pemerintah

Topautopay.com – Pengusaha asal Surabaya, Aria Bima, mendorong pemerintah untuk memberlakukan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penting dalam membantu industri tekstil dan kreatifitas desain tanah air. Sampah tekstil juga bisa dikurangi dengan mengurangi jumlah pakaian bekas yang masuk ke negara ini.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelarangan impor pakaian bekas. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Larangan Ekspor dan Barang Larangan Impor. Larangan tersebut dinilai sebagai langkah yang diambil pemerintah, salah satunya untuk melindungi industri TPT dalam negeri.

Bacaan Lainnya

Melihat kebijakan tersebut, Wakil Presiden Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai fenomena impor pakaian bekas membuat Indonesia memanfaatkannya sebagai negara pengumpul limbah pakaian bekas. Pasalnya, pakaian bekas yang masuk ke Indonesia merupakan pakaian bekas yang dikumpulkan dan kemudian dijual di Indonesia.

Politisi itu berkata: “Indonesialah yang menggunakan pakaian asing sebagai limbah, dan (pakaian bekas impor) dijual di sini. Jadi sekarang kami benar-benar khawatir pemerintah ini tidak dapat memenuhi 270 juta penduduknya. Sediakan pakaian yang cukup.” Fraksi PDI-Perjuangan mengutip wawancara dengan media pada Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Bea Cukai menghancurkan pakaian bekas dan barang ilegal lainnya

Padahal, menurut legislator Wilayah V Jateng itu, industri tekstil di Indonesia sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga murah. “Padahal ada baju yang sangat murah, mulai dari sepatu hingga outerwear, baik itu baju wanita, pria, baju olahraga, baju sekolah. Kita bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah. Yang utama kita tidak punya baju,” terangnya.

Karena itu, Aria menegaskan, pemerintah dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan di lapangan, termasuk pengawasan di tingkat daerah. “Pak Presiden mengatakan, untuk melakukan pengawasan, (pengawasan) harus dikoordinasikan, tidak hanya di Kemendag, tapi juga di Bea Cukai, harus di kepolisian, harus di kantor kabupaten/kota. Jadilah hebat,” tegasnya. (S-1)

Larangan impor pakaian bekas di Indonesia mendapat dukungan dari Aria Bima, CEO PT Dua Empat Tujuh. Beliau menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pakaian secara lokal, sehingga mampu meningkatkan industri fashion dalam negeri. Dengan demikian, kontribusi terhadap perekonomian negara semakin dapat dirasakan.

Source

Pos terkait