KPU menjamin jemaah haji dan umrah tetap bisa memilih di luar

KPU menjamin jemaah haji dan umrah tetap bisa memilih di luar

Topautopay.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa para jemaah haji dan umrah tetap memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan mempermudah proses pemilihan melalui mekanisme pencoblosan di luar negeri, sehingga para jemaah tetap dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia.

ANGGOTA KPU RI Idham Holik mengatakan, jemaah haji dan umrah yang berada di Arab Saudi pada hari pencoblosan, bisa mengikuti pemilu jika terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 210 UU No. 7 Tahun 2017, Keputusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, dan Pasal 120 Peraturan KPU no. 7 Tahun 2023. “Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya KPU akan memberikan pelayanan kepada pemilih agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Idham di Jakarta, Senin (15 Januari). Dijelaskannya, DPTLN dapat dilengkapi dengan DPTbLN (Daftar Pemilih). Suplemen asing). Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana direncanakan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN asal. Baca juga: Dalam Kampanye Capres, Tidak Pantas Menggunakan Kata-kata Kasar di PKPU, Keadaan Tertentu Antara Lain: Menjalankan Tugas di Tempat atau Negara Lain pada Hari Pemungutan Suara; rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga pendamping; penyandang disabilitas; belajar/mendapatkan pendidikan menengah atau tinggi; perubahan tempat tinggal; perubahan metode pemungutan suara; terkena bencana alam; bekerja di luar tempat tinggal; dan/atau keadaan tertentu di luar ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baca juga: Amphuri Tekankan Pentingnya KPU untuk Memungkinkan Hak Pilih Jemaah Haji dan Umrah pada Pemilu 2024 “Pemilih yang terdaftar di DPTbLN dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR jika pindah ke Tanah Air dan Calon Presiden dan wakil presiden jika berpindah memilih di negara lain,” jelasnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 juga ditegaskan Pasal 208 ayat (2) UU Pemilu, yang mengacu pada daftar pemilih tambahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dinyatakan tidak sah.Kemudian Pasal 210 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat ia terdaftar. Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ meliputi keadaan karena pelaksanaan tugas pada saat pemungutan suara atau karena keadaan yang tidak terduga yang berada di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, penjara, bencana alam, dll. bahwa dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan,” tandasnya. Untuk itu, jemaah haji dan umrah bisa mengikuti pemilu jika terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. KPU memfasilitasi realisasi hak jemaah dengan menggandeng pihak terkait seperti kedutaan (Z-8).

Bacaan Lainnya

ANGGOTA KPU RI Idham Holik mengatakan, jemaah haji dan umrah yang berada di Arab Saudi pada hari pencoblosan, bisa mengikuti pemilu jika terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 210 UU No. 7 Tahun 2017, Keputusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, dan Pasal 120 Peraturan KPU no. 7 dari tahun 2023.

“Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya KPU akan memberikan pelayanan kepada pemilih agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Idham di Jakarta, Senin (15 Januari).

Dijelaskannya, DPTLN bisa dilengkapi dengan DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan di Luar Negeri). Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTLN pada TPSLN yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPSLN asal.

Baca juga: Dalam Kampanye Calon Presiden, Tidak Pantas Menggunakan Kata-kata Kasar

Dalam PKPU keadaan tertentu antara lain; melaksanakan tugas di tempat lain atau negara lain pada hari pemungutan suara; dalam perawatan di rumah sakit di fasilitas kesehatan dan keluarga pendamping; penyandang cacat; tugas belajar/perolehan pendidikan menengah atau tinggi; mengubah tempat tinggal; beralih metode pemilihan; terkena bencana alam; bekerja di luar tempat tinggal; dan/atau keadaan tertentu di luar ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Amphuri Tekankan Pentingnya KPU Izinkan Jemaah Haji Pilih di Pemilu 2024

“Pemilih yang terdaftar di DPTbLN dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR jika berpindah memilih di suatu negara bagian, dan calon presiden dan wakil presiden jika pindah memilih di negara bagian lain,” jelasnya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi no. 20/PUU-XVII/2019 juga menegaskan bahwa Pasal 208 ayat (2) UU Pemilu yang mengacu pada daftar pemilih tambahan dinyatakan tidak berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian, Pasal 210 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS dan karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya. memberikan suaranya di TPS. TPS tempat mereka terdaftar.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara lain keadaan karena pelaksanaan tugas pada waktu pemungutan suara, atau karena keadaan yang tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, penjara, bencana alam, sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk itu, jemaah haji dan umrah bisa mengikuti pemilu jika terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. KPU memfasilitasi realisasi hak jemaah dengan menggandeng pihak terkait seperti kedutaan (Z-8).

KPU menjamin jemaah haji dan umrah tetap bisa memilih di luar negeri. Meskipun berada di luar negeri, KPU akan memastikan bahwa seluruh jemaah haji dan umrah tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ini sebagai bentuk upaya KPU untuk memastikan partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam proses demokrasi.

Source

Pos terkait