KPK menjamin akan menahan mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia itu demi keadilan

KPK Pastikan bakal Tahan Eks Wamenkumham demi Keadilan

Topautopay.com – KPK menjamin akan menahan mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia demi keadilan. Tindakan ini diambil sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan memberikan sinyal bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, meskipun pelakunya merupakan pejabat tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menahan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarie alias Eddy. Tindakan paksaan akan dilakukan demi keadilan. “Upaya sudah dilakukan kemarin oleh yang memberi. Penahanan paksa dilakukan. Tidak adil kalau yang akhirnya tidak melakukan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (14/12). Namun, Alex mengatakan pimpinan KPK belum mengetahui kapan Eddy akan dimakzulkan. Pasalnya, kewenangan tersebut menjadi ranah penyidik. Meski demikian, manajemen akan tetap memantau waktu panggilan. Jika dianggap terlalu lama maka penyidik ​​akan ditegur. Baca Juga: KPK Minta KY Awasi Seluruh Persidangan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Firli Bahuri “Kalau lama tidak dipanggil, akan kami tagih. Kami akan ingatkan,” kata Alex. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap dan tip di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat tersangka tersebut adalah General Manager PT CLM Helmut Hermawan, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan asisten pribadi Eddy Yogi Arie Rukmana. Baca juga: Firli Bahuri Mulai Jalani Sidang Etik Hari Ini Eddy diduga menerima Rp 8 miliar dari Helmut. Dana tersebut ditujukan untuk penyelesaian sengketa status kepemilikan PT CLM, penghentian sementara perkara Bareskrim, dan dana untuk keperluan pribadi berupa pengangkatan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). Jumlah total yang diterima belum final. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembangkan dugaan Eddy datang dengan cara lain juga. Hanya Helmut yang saat ini ditahan. Helmut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Z-11)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menahan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarie alias Eddy. Tindakan paksaan akan dilakukan demi keadilan.

Bacaan Lainnya

“Upaya sudah dilakukan kemarin oleh yang memberi. Penahanan paksa dilakukan. Tidak adil kalau yang akhirnya tidak melakukan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (14/12).

Namun, Alex mengatakan pimpinan KPK belum mengetahui kapan Eddy akan dimakzulkan. Pasalnya, kewenangan tersebut menjadi ranah penyidik. Meski demikian, manajemen akan tetap memantau waktu panggilan. Jika dianggap terlalu lama maka penyidik ​​akan ditegur.

KPK meminta KY memantau seluruh persidangan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Firli Bahuri

“Kalau lama tidak menjawab akan kami tagih. Kami ingatkan,” kata Alex.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap dan tip di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat tersangka tersebut adalah General Manager PT CLM Helmut Hermawan, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan asisten pribadi Eddy Yogi Arie Rukmana.

Firli Bahuri mulai menjalani sidang etik hari ini

Eddy diduga menerima Rp 8 miliar dari Helmut. Dana tersebut untuk penyelesaian sengketa status kepemilikan PT CLM, penghentian kasus Bareskrim, dan dana untuk keperluan pribadi berupa pengangkatan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

Jumlah total yang diterima belum final. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembangkan dugaan Eddy datang dengan cara lain juga. Hanya Helmut yang saat ini ditahan.

Helmut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Z-11)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin akan menahan mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia untuk menjaga keadilan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum demi kepentingan masyarakat. Semoga tindakan ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi lainnya.

Source

Pos terkait