KPK: LHKPN akan memperkuat pemeriksaan terhadap pejabat pada tahun 2023

KPK: LHKPN akan memperkuat pemeriksaan terhadap pejabat pada tahun 2023

Topautopay.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat pemeriksaan terhadap para pejabat dengan mewajibkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2023. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta meminimalisir potensi korupsi di kalangan pejabat publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan selama tahun 2023 akan terjadi peningkatan peninjauan terhadap laporan status harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Selisihnya dibandingkan tahun sebelumnya berjumlah puluhan. “Selama tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap 299 LHKPN. Jumlah ini meningkat 53 persen dibandingkan tahun lalu, tepatnya 195 pemeriksaan, kata Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2024. Pemeriksaan LHKPN dilakukan karena informasi properti yang diberikan petugas dinilai aneh. Ada pula yang mendatangi Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Baca juga: Polisi Pastikan Tuntas Tuntaskan Tuntutan Terhadap TPPU Firli Bahuri “14 Laporan Diteruskan ke Deputi Penindakan dan Penindakan, 3 Laporan Diteruskan ke Direktorat Pelaporan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, 6 Laporan Diteruskan ke Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Pajak, 9 APIP Untuk Ditindaklanjuti”, ujar Nawawi. Sebanyak tiga pejabat diduga melanggar hukum terkait hasil pemeriksaan LHKPN. Mereka adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Baca Juga: Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Segera Diadili dalam Audit Kasus Suap BPK Nawawi juga mengatakan pejabat akan patuh pada penyampaian LHKPN pada tahun 2023. Sebanyak 317.096 atau 98,9 persen dari seluruh pejabat pemerintah di Indonesia mematuhi penyampaian informasi tersebut. Berdasarkan jumlah tersebut, LHKPN harus mengisi surat suara sebanyak 95,88 persen. Jumlah ini meningkat 0,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 95,47 persen, kata Nawawi. (Z-9)

Bacaan Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan selama tahun 2023 akan terjadi peningkatan peninjauan laporan status harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Selisihnya dibandingkan tahun sebelumnya berjumlah puluhan.

“Selama tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap 299 LHKPN. Jumlah ini meningkat 53 persen dibandingkan tahun lalu, tepatnya 195 pemeriksaan, kata Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2024.

Pemeriksaan LHKPN dilakukan karena keterangan harta benda yang diberikan petugas dinilai aneh. Ada pula yang mendatangi Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi.

“14 laporan telah diteruskan ke Deputi Penindakan dan Penindakan, 3 laporan telah diteruskan ke Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, 6 laporan kepada Direktur Kompensasi dan Pelayanan Pajak, 9 laporan kepada APIP untuk ditindaklanjuti,” kata Nawawi.

Sebanyak tiga pejabat diduga melanggar hukum terkait hasil pemeriksaan LHKPN. Mereka adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Nawawi juga mengatakan, para pejabat akan menaati penyampaian LHKPN pada tahun 2023. Sebanyak 317.096 atau 98,9 persen dari seluruh pejabat pemerintah di Indonesia mematuhi penyampaian informasi tersebut.

Berdasarkan jumlah tersebut, LHKPN harus mengisi surat suara sebanyak 95,88 persen. Jumlah ini meningkat 0,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 95,47 persen, kata Nawawi.

(Z-9)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2023. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. KPK siap untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

Source

Pos terkait