Kembalikan politik ke jalur budaya

Kembalikan politik ke jalur budaya

Topautopay.com – Kembalikan politik ke jalur budaya merupakan upaya untuk mengembalikan prinsip-prinsip budaya dalam berpolitik. Budaya yang menghargai keragaman, dialog, dan keadilan dapat membentuk politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selaras dengan nilai-nilai budaya, politik dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sebanyak 19 tokoh bangsa berkumpul di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri atau dikenal Gus Mus pada Minggu (11/12). Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Pengamat budaya Antonius Benny Susetyo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, kondisi saat ini yang penuh dengan krisis konstitusi dan demokrasi memerlukan respons segera, dengan mengembalikan politik ke jalur kebudayaan. “Gus Mus mengusulkan bagaimana kalau sekarang dia panglima tertinggi kebudayaan. Kalau budaya itu nilai, ada integritas, kejujuran, kesusilaan masyarakat, hormat moral, hormati etika. Ini harus dijadikan salah satu cara membangun keadaban politik,” jelas tokoh yang akrab disapa Romo Benny itu. Baca Juga: Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Diperlukan untuk Mencegah Non-Netralitas Politik saat ini dinilai sudah berubah dari seharusnya. Ketika politik dimaknai hanya sebagai kekuasaan dan ekonomi, maka politik kehilangan keadaban publik. Hal ini mengakibatkan tereksploitasinya nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya harkat dan martabat manusia. Peradaban politik tidak memberikan ruang bagi politik yang menghalalkan segala cara, memanipulasi, kemudian menimbulkan perselisihan, menciptakan situasi yang tidak menyenangkan dan permainan manipulatif. Baca juga: Nilai-Nilai Mulia Demokrasi Tercoreng, Tokoh Bangsa Berkumpul di Rembang “Politik budaya mengembalikan politik yang mulia, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan,” ujarnya. Menurutnya, politik saat ini sudah jauh dari nilai-nilai kesopanan, hal ini terlihat dari permainan konstitusi yang demikian. Sebaliknya, konstitusi seharusnya menjadi kekuatan pengikat dan nilai-nilai bersama yang menjadi acuan dalam berpolitik. “Kami melihat indikasinya, dengan putusan MK kemarin. Dimana konstitusi ditolak. Jika konstitusi diingkari dan tidak dijadikan dasar. “Peradaban politik itu akan gagal,” tegasnya. Netralitas negara Selain itu, Romo Benny juga menyoroti soal netralitas. Menurutnya, pejabat pemerintah harus jujur ​​dan tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk memenangkan satu pihak. pejabat sebagai penyelenggara negara harus bertindak jujur. Artinya, tidak boleh dimanfaatkan untuk memenangkan pihak tertentu, tegasnya. Pejabat pemerintah dituntut untuk bisa menjaga jarak dan tidak mengeluarkan peraturan dan kebijakan sepihak. Netralitas memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus aktif. Kami juga berharap KPU dan Bawaslu aktif menindaklanjuti pengaduan masyarakat, lanjutnya. Ia berharap KPU dan Bawaslu juga harus bertindak cepat jika ada hal yang tidak diinginkan. bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, netralitas, dan nilai-nilai peradaban demokrasi. “Jangan” sementara KPU dan Bawaslu membiarkan semuanya terjadi dan terkesan bungkam. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin putus asa. Dia harus terlihat aktif. Untuk monitoring. Dia dibayar,” jelasnya. Selain itu, Ketua Umum Jaringan Masyarakat Demokrasi Indonesia (Netfid) Indonesia, Muh. Afit Khomsani menilai pertemuan itu patut dihormati. Namun, dia menegaskan pertemuan itu bukan untuk mencari dukungan. “Hubungan dengan tokoh masyarakat yang ramah terhadap guru nasional dan teladan seperti Gus Musa adalah suatu hal yang baik. Artinya, tokoh politik kita masih melihat pentingnya peran dan kontribusi pemikiran guru seperti Gus Musa. Sampai saat itu tujuannya untuk mencari dukungan dan afirmasi masyarakat,” tutupnya.

Sebanyak 19 tokoh bangsa berkumpul pada Minggu (12/11) di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri atau lebih dikenal Gus Mus. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap keadaan demokrasi Indonesia saat ini.

Bacaan Lainnya

Pengamat budaya Antonius Benny Susetyo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, kondisi saat ini yang penuh dengan krisis konstitusi dan demokrasi memerlukan respon segera, dengan mengembalikan politik ke jalur kebudayaan.

“Gus Mus mengusulkan bagaimana kalau sekarang dia panglima tertinggi kebudayaan. Kalau budaya itu nilai, ada integritas, kejujuran, kesusilaan masyarakat, hormat moral, hormati etika. Ini harus dijadikan salah satu cara membangun keadaban politik,” jelas tokoh yang akrab disapa Romo Benny itu.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu diperlukan untuk mencegah ketidaknetralan

Politik saat ini dinilai sudah menyimpang dari yang seharusnya. Ketika politik dimaknai hanya sebagai kekuasaan dan ekonomi, maka politik kehilangan keadaban publik. Hal ini mengakibatkan tereksploitasinya nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya harkat dan martabat manusia.

Peradaban politik tidak memberikan ruang bagi politik yang menghalalkan segala cara, memanipulasi, kemudian menimbulkan perselisihan, menciptakan situasi yang tidak menyenangkan dan permainan manipulatif.

Nilai-nilai luhur demokrasi tercoreng, tokoh-tokoh nasional berkumpul di Rembang

“Politik budaya mengembalikan politik yang luhur, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan,” ujarnya.

Menurutnya, politik saat ini sudah sangat jauh dari nilai-nilai peradaban. Hal ini terlihat dari Konstitusi yang dimainkan sedemikian rupa. Padahal, konstitusi seharusnya menjadi kekuatan pengikat dan nilai-nilai bersama yang menjadi acuan dalam berpolitik.

“Kita lihat indikasinya, dengan putusan MK kemarin. Konstitusi diingkari. Kalau konstitusi diingkari dan tidak dijadikan landasan, maka akan terjadi keruntuhan peradaban politik,” tandasnya.

Netralitas negara

Selain itu, Romo Benny juga menyoroti soal netralitas. Menurutnya, pejabat negara harus jujur ​​dan tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk memenangkan satu pihak.

“Aparat sebagai pengelola negara harus bertindak jujur. Artinya, tidak boleh dimanfaatkan untuk memenangkan pihak tertentu,” tandasnya.

Pejabat pemerintah harus bisa menjaga jarak dan tidak mengeluarkan peraturan dan kebijakan sepihak. Netralitas memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus aktif. Kami juga berharap KPU dan Bawaslu aktif memantau pengaduan masyarakat, lanjutnya.

Ia berharap KPU dan Bawaslu juga harus bertindak cepat jika ada hal yang bertentangan dengan nilai keadilan, netralitas, dan nilai peradaban demokrasi.

“Jangan sampai KPU dan Bawaslu membiarkan semua ini terjadi dan bersikap diam saja. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin putus asa. Itu harus terlihat secara aktif untuk tujuan pemantauan. Dia dibayar untuk itu,” jelasnya.

Selain itu, Ketua Umum Jaringan Masyarakat Demokrasi Indonesia (Netfid) Indonesia, Muh. Afit Khomsani menilai pertemuan tersebut patut disyukuri. Namun, dia menegaskan pertemuan itu bukan untuk mencari dukungan.

“Hubungan dengan publik figur yang ramah terhadap guru nasional dan teladan seperti Gus Musa adalah suatu hal yang baik. Artinya, para tokoh politik kita masih melihat pentingnya peran dan kontribusi pemikiran guru seperti Gus Mus. Sepanjang tidak ada niat untuk mencari dukungan dan penegasan masyarakat, tutupnya.

Politik harus kembali ke jalur budaya untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam berpolitik. Budaya yang menghargai keragaman, kesetaraan, dan keadilan harus menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, politik akan lebih berdampak positif dalam menjawab tuntutan masyarakat dan memperkuat kehidupan demokrasi.

Source

Pos terkait