Ini ciri-ciri negara gagal versi Anies

Ini ciri-ciri negara gagal versi Anies

Topautopay.com – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengidentifikasi ciri-ciri negara gagal yang dapat dilihat dari aspek ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik. Hal ini termasuk tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta buruknya pelayanan kesehatan dan infrastruktur. Anies berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini di DKI Jakarta.

Calon presiden (capres) pengusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sukses Anies Baswedan memaparkan ciri-ciri negara gagal dalam acara yang digelar Forum Lingkungan Hidup atau Walhi bertajuk Konferensi Pemuda Pemulihan Indonesia. Ia mengutip penjelasan dari buku Why Nations Fail karya Daron Acemolu dan James Robinson. Menurut Anies, buku tersebut merupakan hasil kajian di banyak negara. Negara gagal, lanjutnya, bersifat ekstraktif. Dalam kelembagaan ekonomi, karakter tersebut diwujudkan melalui konsentrasi ekonomi di tingkat elit. Selain itu, sistem pasar negara ini berpihak pada kelompok elit. Sementara itu, akses terhadap sumber daya pendidikan dan lainnya terbatas. Negara-negara ekstraktif juga mempunyai hambatan terhadap inovasi dan minimnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Baca Juga: Jika Terpilih Sebagai Presiden, Anies Minta KPK Hormati Kode Etik “Tapi negaranya inklusif, perekonomiannya punya akses ekonomi yang luas. Playing field, peluang di berbagai sektor ekonomi sama,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (25 November). Lalu ada akses yang sama terhadap pendidikan dan sumber daya. Lalu ada dukungan inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual oleh negara. Baca juga: Deklarasi Aksi Ma’ruf, Anies Janji Lakukan Perubahan Soal institusi politik, lanjut Anies, negara ekstraktif punya struktur oligarki. Ia juga mengatakan bahwa partisipasi politik dibatasi dan hak atas kebebasan telah dihapuskan. Kritik bisa dituntut, kritik bisa dikriminalisasi. Sistemnya rawan korupsi dan minim akuntabilitas, jelas Anies. Sedangkan lembaga politik negara yang inklusif mempunyai struktur demokrasi, partisipasi politik yang luas, perlindungan kebebasan, transparansi, dan pemimpin yang akuntabel. Terkait perubahan yang diusungnya, Anies mengaku ingin menjadikan politik negara inklusif. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar Indonesia tidak menjadi negara gagal, namun menjadi negara yang berhasil menjamin kesejahteraan dan menjamin keadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Anies menyatakan akan memperbaiki paradigma lembaga ekstraktif menjadi inklusif. Salah satu caranya adalah dengan mengubah fokus dari pertumbuhan yang adil menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Dia mengatakan dia tidak hanya ingin fokus untuk membuat kuenya lebih besar, dia juga berpikir untuk membuat potongan kuenya tersedia untuk semua orang. “Jika fokusnya hanya membuat kuenya lebih besar, tetapi Anda tidak memikirkan potongannya, maka Anda hanya akan mengalami peningkatan sebagian pada ukuran kuenya.” “Kalau kita tidak memikirkan keberlanjutan, maka generasi mendatang tidak akan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau ekonomi merusak ekologi, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan ke depan jika ekologi sudah habis,” kata Anies. . (Z-3)

Calon presiden (capres) pengusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sukses Anies Baswedan memaparkan ciri-ciri negara gagal dalam acara yang digelar Forum Lingkungan Hidup atau Walhi bertajuk Konferensi Pemuda Pemulihan Ekonomi. Indonesia. Ia mengutip penjelasan dari buku Why Nations Fail karya Daron Acemolu dan James Robinson.

Bacaan Lainnya

Menurut Anies, buku tersebut merupakan hasil kajian di banyak negara. Negara gagal, lanjutnya, bersifat ekstraktif. Dalam kelembagaan ekonomi, karakter tersebut diwujudkan melalui konsentrasi ekonomi di tingkat elit.

Selain itu, sistem pasar negara ini berpihak pada kelompok elit. Sementara itu, akses terhadap sumber daya pendidikan dan lainnya terbatas. Negara-negara ekstraktif juga mempunyai hambatan terhadap inovasi dan minimnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI).

Jika terpilih menjadi presiden, Anies meminta KPK menghormati Kode Etik

“Tapi negaranya inklusif, ekonominya, akses ekonominya luas. Playing fieldnya, peluang di berbagai sektor ekonomi sama,” ujarnya, Sabtu (25/11) di Jakarta.

Lalu ada akses yang sama terhadap pendidikan dan sumber daya. Lalu ada dukungan inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual oleh negara.

Atas pernyataan Amin, Anies menegaskan akan melakukan perubahan

Sedangkan dari segi institusi politik, lanjut Anies, negara ekstraktif memiliki struktur oligarki. Ia juga mengatakan bahwa partisipasi politik dibatasi dan hak atas kebebasan telah dihapuskan.

Kritik bisa dituntut, kritik bisa dikriminalisasi. Sistemnya rawan korupsi dan minim akuntabilitas, jelas Anies.

Sedangkan lembaga politik negara yang inklusif mempunyai struktur demokrasi, partisipasi politik yang luas, perlindungan kebebasan, transparansi, dan pemimpin yang akuntabel.

Terkait perubahan yang diusungnya, Anies mengaku ingin menjadikan politik negara inklusif. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar Indonesia tidak menjadi negara gagal, namun menjadi negara yang berhasil menjamin kesejahteraan dan menjamin keadilan.

Untuk mencapai hal tersebut, Anies menyatakan akan memperbaiki paradigma lembaga ekstraktif menjadi inklusif. Salah satu caranya adalah dengan mengubah fokus dari pertumbuhan yang adil menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.

Dia mengatakan dia tidak hanya ingin fokus untuk membuat kuenya lebih besar, dia juga berpikir untuk membuat potongan kuenya tersedia untuk semua orang. “Jika fokusnya hanya membuat kuenya lebih besar, tetapi Anda tidak memikirkan potongannya, maka Anda hanya akan mengalami peningkatan sebagian pada ukuran kuenya.”

“Kalau kita tidak memikirkan keberlanjutan, maka generasi mendatang tidak akan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau ekonomi merusak ekologi, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan ke depan jika ekologi sudah habis,” kata Anies. . (Z-3)

Ciri-ciri negara gagal versi Anies terlihat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis kesehatan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam memberikan pelayanan dasar kepada rakyatnya. Harapannya, pemerintah dapat belajar dari kegagalan ini untuk memperbaiki kondisi negara ke depan.

Source

Pos terkait