DPR meminta Pemda Sumsel menggencarkan sosialisasi program tersebut

DPR Minta Pemda Sumsel Perlu Gencarkan Sosialisasi Program Berobat Pakai KTP

Topautopay.com – DPR mendorong Pemda Sumsel untuk meningkatkan sosialisasi program-programnya. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat memahami dan mendukung program-program yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sosialisasi yang intens diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Sumsel.

KOMISI IX DPR RI mengapresiasi program jaminan kesehatan Sumsel untuk pengobatan menggunakan KTP (Berkat) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai hal ini merupakan langkah generalisasi seluruh layanan kesehatan. “Ada anggaran yang disediakan Pemda Sumsel agar masyarakat bisa berobat hanya dengan menunjukkan KTP, bagus sekali, kesehatan adalah hak semua masyarakat. Namun sayangnya, tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut, ujarnya baru-baru ini di sela-sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumsel Baca juga: Program Apresiasi Sumsel Dongkrak Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen Untuk itu, lanjut Irma, program yang baik ini harus didorong dengan kuat. sosialisasi.Kepala desa, lanjut Irma, harus meningkatkan jangkauan tentang kemudahan memperoleh layanan kesehatan ini.Kepala desa harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa layanan kesehatan itu mudah, tegasnya.Demikian pula, Komisi IX DPR RI Nurhayati mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mencapai tujuan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) minimal 98 persen pada tahun 2024 dengan memberikan pelayanan sederhana hanya dengan bermodalkan KTP. pelayanan terbaik kepada masyarakat, oleh karena itu sosialisasi penting dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program ini,” ujarnya. Baca juga: Satu Dekade Program JKN: Inovasi Menuju Pelayanan Jaminan Kesehatan yang Lebih Baik Sebagai informasi, dari total 17 kabupaten dan kota di Sumsel, 11 kabupaten dan kota telah mencapai cakupan kesehatan universal (UHC). Program Jaminan Kesehatan Sumsel untuk pengobatan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Berkat) sesuai dengan Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (NMPDP) 2020-2024. Pelayanan kesehatan berbasis KTP ini terutama diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam Daftar Kesatuan Kesejahteraan Sosial (DTKS). (RO/S-4)

KOMISI IX DPR RI mengapresiasi program jaminan kesehatan Sumsel untuk pengobatan menggunakan KTP (Berkat) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai hal ini merupakan langkah generalisasi seluruh layanan kesehatan.

“Ada anggaran yang disediakan Pemda Sumsel agar masyarakat bisa berobat hanya dengan menunjukkan KTP, bagus sekali, kesehatan adalah hak semua masyarakat. Namun sayangnya, tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut, ujarnya baru-baru ini di sela-sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumsel.

Program Apresiasi Sumsel mendongkrak capaian peserta JKN hingga 95,90 persen

Untuk itu, lanjut Irma, program yang baik ini harus didorong dengan sosialisasi yang kuat. Kepala desa, lanjut Irma, hendaknya meningkatkan jangkauan kemudahan memperoleh layanan kesehatan ini.

“Harusnya kepala desa menyampaikan kepada masyarakat bahwa layanan kesehatan mudah dijangkau,” tegasnya.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mencapai target cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen pada tahun 2024 dengan memberikan pelayanan sederhana hanya dengan bermodalkan KTP.

“Pelayanan kesehatan tidak bisa diabaikan, negara harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, oleh karena itu sosialisasi penting dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program ini,” ujarnya.

Dekade Program JKN: Inovasi menuju pelayanan jaminan kesehatan yang lebih baik

Sebagai informasi, dari total 17 kabupaten dan kota di Sumsel, 11 kabupaten dan kota telah mencapai cakupan kesehatan universal (UHC).

Program Jaminan Kesehatan Sumsel untuk pengobatan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Berkat) sesuai dengan Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (NMPDP) 2020-2024.

Pelayanan kesehatan berbasis KTP ini terutama diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam Daftar Kesatuan Kesejahteraan Sosial (DTKS). (RO/S-4)

DPR mendesak Pemda Sumsel untuk aktif dalam menyosialisasikan program-program pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, program-program pemerintah dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumsel.

Source

Pos terkait