Bawaslu menerima total 704 laporan pelanggaran pemilu

Bawaslu Terima Total 704 Laporan Pelanggaran Pemilu

Topautopay.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima total 704 laporan pelanggaran pemilu dari seluruh Indonesia. Laporan-laporan ini meliputi berbagai pelanggaran, mulai dari kampanye hitam hingga money politics. Bawaslu akan melakukan investigasi mendalam untuk menindaklanjuti setiap laporan tersebut demi menjaga keamanan dan kejujuran pemilu.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga hari ini, Rabu (3 Januari), telah menerima 704 laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Hal itu diungkapkan Koordinator Departemen Pengolahan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI Puadi dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia. Data penanganan pelanggaran yang dilakukan pengawas pemilu berdasarkan data SigapLapor real time per 3 Januari 2024 pukul 16.46, jumlah laporan sebanyak 704, kata Puadi. Selain laporan yang diterima, pengawas pemilu juga menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Total temuan dari Bawaslu sebanyak 312 temuan. Dari total dugaan pelanggaran yang disampaikan, Bawaslu mendaftarkan 516 kasus, sedangkan 314 kasus tidak terdaftar. Baca juga: Pemilih Harus Hormati Kewenangan Bawaslu Masih dalam proses 186, kata Puadi. Baca Juga: Dugaan Kecurangan dan Pelanggaran Pemilu Tampak Merajalela, Kinerja Bawaslu Dipertanyakan. Hingga saat ini, Bawaslu telah memutus sedikitnya 320 pelanggaran. Pelanggaran etika terbanyak terjadi pada 185 kasus. Pelanggaran etik tersebut sebagian dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara itu, tercatat 33 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hasil keputusan Bawaslu soal netralitas ASN sebagian besar diteruskan ke Komisi ASN. Pelanggaran administratif yang diputus Bawaslu berjumlah 29 perkara. Selanjutnya, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 17 kasus, dan tindak pidana pemilu sebanyak 6 kasus. Non-pelanggaran dinyatakan untuk 402 kasus yang ditangani Bawaslu. (Z-8)

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga hari ini, Rabu (3 Januari), telah menerima 704 laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Hal itu diungkapkan Koordinator Departemen Pengolahan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI Puadi dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia.

Bacaan Lainnya

Data penanganan pelanggaran yang dilakukan pengawas pemilu berdasarkan data SigapLapor real time per 3 Januari 2024 pukul 16.46, jumlah laporan sebanyak 704, kata Puadi.

Selain laporan yang diterima, pengawas pemilu juga menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Total temuan dari Bawaslu sebanyak 312 temuan. Dari total dugaan pelanggaran yang disampaikan, Bawaslu mendaftarkan 516 kasus, sedangkan 314 kasus tidak terdaftar.

Baca juga: Pemilih Harus Hormati Kewenangan Bawaslu

Masih dalam proses 186, kata Puadi.

Baca Juga: Dugaan Kecurangan dan Pelanggaran Pemilu Tampak Merajalela, Kinerja Bawaslu Dipertanyakan

Hingga saat ini Bawaslu telah memutus sedikitnya 320 pelanggaran. Pelanggaran etika terbanyak terjadi pada 185 kasus. Pelanggaran etik tersebut sebagian dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara itu, tercatat 33 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hasil keputusan Bawaslu soal netralitas ASN sebagian besar diteruskan ke Komisi ASN. Pelanggaran administratif yang diputus Bawaslu berjumlah 29 perkara.

Selanjutnya, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 17 kasus, dan tindak pidana pemilu sebanyak 6 kasus. Non-pelanggaran dinyatakan untuk 402 kasus yang ditangani Bawaslu. (Z-8)

Bawaslu menerima total 704 laporan pelanggaran pemilu dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan tersebut meliputi pelanggaran kampanye, money politics, dan distribusi bansos. Bawaslu telah menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan. Semoga pemilu berlangsung adil dan transparan.

Source

Pos terkait