Bawaslu melarang peserta pemilu yang tidak direncanakan melakukan kampanye

Bawaslu Larang Peserta Pemilu Kampanye di Luar Jadwal

Topautopay.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan larangan kepada peserta pemilu yang tidak direncanakan untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatur jalannya kampanye agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan pemilu yang bersih dan jujur.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah mengingatkan seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) untuk tidak berkampanye di media massa dan di ruang terbuka sebelum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengeluarkan jadwalnya. Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Nasrun mengatakan kampanye peserta pemilu sudah dimulai dari calon legislatif kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Termasuk calon anggota DPD pusat, hal itu hanya bisa dilakukan dalam waktu 75 hari. Dengan sembilan metode yang diperbolehkan. Namun ada dua cara yang masih tertunda, yaitu kampanye media massa mulai dari media online, cetak, dan internet, serta kampanye pertemuan masyarakat di luar ruangan. Selain itu bagus,” jelasnya di Palu, Rabu (1/3). Baca juga: Bawaslu Didesak Lapor ke Polisi dan DKPP Menurut Nasrun, kampanye di media massa dan ruang terbuka hanya bisa dilakukan. 21 hari menjelang masa jeda Baca juga: Gibran Sebut Pembagian Susu CFD Bukan Kegiatan Kampanye Jadi baru bisa dilakukan pada 21 Januari 2024, tegasnya Nasrun menambahkan, peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut adalah dipastikan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Sanksinya sudah jelas, sehingga kami menghimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk menghormati aturan yang ada,” ujarnya.(Z-8)

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah mengingatkan seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) untuk tidak berkampanye di media massa dan di ruang terbuka sebelum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengeluarkan jadwalnya.

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Nasrun mengatakan, kampanye peserta pemilu sudah dimulai dari calon legislatif kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Termasuk calon anggota DPD pusat, hal itu hanya bisa dilakukan dalam waktu 75 hari. Dengan sembilan metode yang diperbolehkan.

Namun ada dua cara yang masih tertunda, yaitu kampanye media massa mulai dari media online, cetak, dan internet, serta kampanye pertemuan masyarakat di luar ruangan. Selain itu okelah,” jelasnya di Palu, Rabu (1/3).

Baca juga: Bawaslu Ditekan Lapor ke Polisi dan DKPP

Menurut Nasrun, kampanye di media massa dan ruang terbuka hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum masa jeda dimulai.

Baca juga: Gibran Sebut Pembagian Susu di CFD Bukan Kampanye

“Jadi baru bisa dilakukan pada 21 Januari 2024,” tegasnya.

Nasrun menambahkan, bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut dipastikan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sanksinya sudah jelas, jadi kami imbau seluruh peserta pemilu menghormati aturan yang ada,” ujarnya. (Z-8)

Bawaslu secara tegas melarang peserta pemilu yang tidak direncanakan melakukan kampanye. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu dan menghindari pelanggaran aturan kampanye yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Bawaslu siap melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar aturan kampanye.

Source

Pos terkait