Ancaman kekerasan di media sosial bukan hanya pelanggaran hukum

Ancaman kekerasan di media sosial bukan hanya pelanggaran hukum

Topautopay.com – Ancaman kekerasan di media sosial bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan individu. Dari penyerangan verbal hingga ancaman fisik, dampaknya dapat merusak mental dan emosional korban. Penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan semua orang merasa aman saat menggunakan media sosial.

ANGGOTA Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan pihaknya terus memantau berbagai potensi pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024. Salah satunya ancaman kekerasan di media sosial yang tidak hanya melanggar UU Pemilu tapi juga UU ITE sehingga bisa dipidana. . Perlu dipahami bahwa penyebaran ancaman kekerasan tidak hanya melanggar ketentuan UU Pemilu, tetapi tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 45 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ) yang mempunyai akibat pidana,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (15 Januari). Pengawasan Bawaslu, lanjutnya, dilakukan pada seluruh tingkatan dan tahapan pemilu. Hal ini menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan hukum. Baca juga: Tidak Pantas Menggunakan Kata-kata Kasar dalam Kampanye Calon Presiden “Termasuk praktik politik yang menebar ancaman kekerasan terhadap isu tersebut, karena hal tersebut jelas dilarang oleh ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf f. Kampanye pemilu penyelenggara, peserta, dan tim dilarang: mengancam dengan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau peserta Pemilu lainnya,” jelasnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta kuna sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu. Baca Juga: Prabowo Dicap Susah Kelola Emosi, Timses Imbalan: Jadi Masyarakat yang Apresiasi Bawasla Juga Gandeng Aparat Keamanan Tindak Pelanggaran Pemilu Seperti Ancaman Kekerasan. Kemudian individu atau pihak yang melanggar akan dituntut. Oleh karena itu, bersama seluruh jajaran, kami terus memantau tindakan penyebaran ancaman kekerasan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan pemilu (pencegahan dan penindakan). Jika terjadi pada tahap pemilu, dan unsur-unsurnya tidak memenuhi. ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf f, maka Bawaslu sesuai dengan kewenangannya “merekomendasikan kepada instansi yang berwenang penyelesaian tindak pidana lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Reserse Kriminal dan Penyidikan Kriminal”, katanya.(Z-5)

Bacaan Lainnya

ANGGOTA Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan pihaknya terus memantau berbagai potensi pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024. Salah satunya ancaman kekerasan di media sosial yang tidak hanya melanggar UU Pemilu tapi juga UU ITE sehingga bisa dipidana. .

Perlu dipahami bahwa menebar ancaman kekerasan tidak hanya melanggar ketentuan UU Pemilu, tetapi tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 45 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mempunyai akibat pidana,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (15/1).

Pengawasan Bawaslu, lanjutnya, dilakukan pada seluruh tingkatan dan tahapan pemilu. Hal ini menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan hukum.

Baca juga: Tidak tepat jika menggunakan kata-kata kasar dalam kampanye calon presiden

Termasuk praktik politik yang menyebarkan ancaman kekerasan terhadap persoalan tersebut karena hal tersebut jelas dilarang oleh ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf f. Penyelenggara, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: mengancam dengan kekerasan atau mendorong penggunaan kekerasan. terhadap seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau peserta pemilu lainnya,” jelasnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta kuna sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu.

Baca juga: Prabowo Ditandai Sulit Kelola Emosi, Timses Imbalan: Biar Masyarakat Apresiasi

Bawaslu juga bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menanggulangi pelanggaran pemilu seperti ancaman kekerasan. Kemudian individu atau pihak yang melanggar akan dituntut.

Oleh karena itu, bersama seluruh jajaran, kami terus memantau tindakan penyebaran ancaman kekerasan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan pemilu (pencegahan dan penindakan). Jika terjadi pada tahap pemilu, dan unsur-unsurnya tidak memenuhi. ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf f, maka Bawaslu sesuai dengan kewenangannya “merekomendasikan kepada instansi yang berwenang penyelesaian tindak pidana lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Reserse Kriminal dan Penyidikan Kriminal”, katanya.(Z-5)

Ancaman kekerasan di media sosial bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan psikologis individu. Diperlukan tindakan keras dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Perlindungan diri dan keterlibatan aktif dalam kampanye anti-kekerasan online sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan positif.

Source

Pos terkait