Akun kampanye yang dianggap formalitas saja

Rekening Kampanye Dinilai Hanya Sekadar Formalitas

Topautopay.com – Akun kampanye sering dianggap formalitas belaka oleh banyak orang. Namun, sebenarnya akun kampanye memiliki peran penting dalam membangun citra dan pengaruh suatu kampanye. Dengan strategi yang tepat, akun kampanye bisa menjadi alat yang efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi pemilih.

REKENING dana kampanye dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) di tanah air dianggap hanya sekedar formalitas. Menurut pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Tita Anggraini, pengaturan yang sistematis tidak dapat mencapai akuntabilitas dan kebenaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Hal itu disampaikan Titi saat dimintai tanggapannya terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jelang kampanye Pemilu 2024. Ia mengatakan hingga saat ini calon anggota legislatif (caleg) menerima, mengelola, dan mengeluarkan uang tanpa melalui proses hukum. rekening khusus dana kampanye (RKDK). ) dikelola oleh partai politik. Baca juga: Jaksa Agung Awasi Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilu 2024 Jadi, RKDK hanya formalitas saja, ujarnya kepada Media Indonesia. Melihat kembali praktik pemilu di masa lalu, kepatuhan calon legislatif dalam melaporkan dana kampanye yang diterima dan disalurkan sangatlah rendah. Baca juga: Prabowo Jamin Fasilitas Negara Tak Terpakai untuk Menang Bersama Gibran Di sisi lain, dana yang dikeluarkan calon legislatif dan parpol tidak terbatas pada masa kampanye. Misalnya pada pemilu 2024, belanja calon legislatif dan partai akan dilakukan pada masa sosialisasi. Hanya saja laporan yang mereka buat hanya mengacu pada dana yang diterima dan dikeluarkan selama masa kampanye yakni sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, jelas Titi. Dia menilai PPATK pasti akan menelusuri dana yang beredar sebelum kampanye dimulai. Namun dana tersebut tidak pernah disetorkan ke RKDK, melainkan di rekening pribadi yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (GEC). Titi mengatakan, Bawaslu bisa memantau laporan PPATK sebagai bahan pemantauan untuk dibandingkan dengan laporan dana kampanye parpol. Ia juga mengingatkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana dan denda bagi peserta pemilu dan siapa pun yang dengan sengaja memberikan informasi palsu dalam laporan keuangan kampanye, yakni 1-2 tahun penjara dan denda Rp 12 hingga 24 juta. . Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan pihaknya mendeteksi peningkatan besar transaksi mencurigakan selama kampanye pemilu 2024 sebesar satu triliun rupiah. Hal itu diketahui PPATK melalui penelusuran data peserta pemilu, termasuk calon legislatif yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Dari situ ditemukan kejanggalan. Transaksi RKDK yang seharusnya membiayai kegiatan kampanye politik justru mendatar atau cenderung tidak bergerak, kata Ivan. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku pihaknya mendapat informasi tersebut dari PPATK. Namun Bawaslu belum bisa menjelaskan lebih lanjut tindakan yang akan diambil karena masih melakukan penyelidikan mendalam. (Z-5)

REKENING dana kampanye dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) di tanah air dianggap hanya sekedar formalitas.

Bacaan Lainnya

Menurut pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Tita Anggraini, pengaturan yang sistematis tidak dapat mencapai akuntabilitas dan kebenaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Hal itu disampaikan Titi saat dimintai tanggapannya terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jelang kampanye Pemilu 2024. Ia mengatakan hingga saat ini calon anggota legislatif (caleg) menerima, mengelola, dan mengeluarkan uang tanpa melalui proses hukum. rekening khusus dana kampanye (RKDK). ) dikelola oleh partai politik.

Baca juga: Jaksa Agung mengawasi penggunaan dana kampanye pada pemilu 2024

Jadi RKDK hanya formalitas saja, ujarnya kepada Media Indonesia.

Melihat kembali praktik pemilu di masa lalu, kepatuhan calon legislatif dalam melaporkan dana kampanye yang diterima dan disalurkan sangatlah rendah.

Baca juga: Prabowo menjamin fasilitas negara tidak akan dimanfaatkan untuk menang bersama Gibran

Di sisi lain, dana yang dikeluarkan calon legislatif dan partai politik tidak terbatas pada masa kampanye. Misalnya pada pemilu 2024, belanja calon legislatif dan partai akan dilakukan pada masa sosialisasi.

Hanya saja laporan yang mereka buat hanya mengacu pada dana yang diterima dan dikeluarkan pada masa kampanye yakni sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, jelas Titi.

Dia menilai PPATK pasti akan menelusuri dana yang beredar sebelum kampanye dimulai. Namun dana tersebut tidak pernah disetorkan ke RKDK, melainkan di rekening pribadi yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (GEC).

Titi mengatakan, Bawaslu bisa memantau laporan PPATK sebagai bahan pemantauan untuk dibandingkan dengan laporan dana kampanye parpol.

Ia juga mengingatkan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana dan denda bagi peserta pemilu dan siapa pun yang dengan sengaja memberikan informasi palsu dalam laporan dana kampanye, yakni 1-2 tahun penjara dan denda Rp12 juta hingga Rp24 juta. . .

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan pihaknya mendeteksi peningkatan besar transaksi mencurigakan selama kampanye pemilu 2024 sebesar satu triliun rupiah. Hal itu diketahui PPATK melalui penelusuran data peserta pemilu, termasuk calon legislatif yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Dari situ ditemukan kejanggalan. Transaksi RKDK yang seharusnya membiayai kegiatan kampanye politik justru mendatar atau cenderung tidak bergerak, kata Ivan.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku pihaknya mendapat informasi tersebut dari PPATK. Namun Bawaslu belum bisa menjelaskan lebih lanjut tindakan yang akan diambil karena masih melakukan penyelidikan mendalam. (Z-5)

Akun kampanye yang dianggap sebagai formalitas saja dapat merugikan para pemilih dan merusak integritas politik. Jika para kandidat hanya menggunakan akun kampanye sebagai formalitas tanpa memberikan informasi yang lengkap dan jelas, maka kemungkinan besar para pemilih akan kehilangan kepercayaan pada mereka. Integritas politik harus dijaga dengan memberikan informasi yang transparan dan jujur kepada masyarakat.

Source

Pos terkait