Aktivis prodemokrasi menuding banyak anggota DPR terpilih

Aktivis Prodemokrasi Tuding Banyak Anggota DPR Terpilih Produk KKN

Topautopay.com – Aktivis prodemokrasi menuding sejumlah anggota DPR terpilih melakukan pelanggaran etika dan integritas. Mereka meragukan transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan umum, dan menuntut adanya investigasi terhadap dugaan kecurangan yang terjadi. Masalah ini kembali memperkuat argumen akan perlunya reformasi dalam sistem politik Indonesia.

Aktivis pro-demokrasi Arnod Sihite (MI/HO)

AKTIVIS prodemokrasi yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) DPP, Arnod Sihite, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil pemilu 2024 yang mencantumkan nama sanak saudara dan keluarga. banyak politisi di negeri ini muncul.

Bacaan Lainnya

Arnod mengungkapkan, banyak anggota DPR RI yang terpilih hasil KKN. Menurut Arnod, hal ini merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi di masa depan.

“Apa jadinya kalau kita melihat dari dekat hasil pemilu legislatif DPR kalau dalam satu lingkaran keluarga tidak ada anaknya, bapaknya, ibunya, istrinya, keponakannya. Ada yang lebih besar lagi, suami DPR, Bapak DPR RI, Istri DPR RI, Anak DPR RI” atau bukan DPD RI. Ada mantan gubernur, mantan bupati, istri bupati, istri gubernur, anak bupati, anak menteri atau mantan menteri dan lain sebagainya. Sulit dipercaya betapa sempurnanya KKN di negeri ini,” keluh Arnod kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14 Maret).

Baca juga: Aturan pemilu harus mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen

Ia tak henti-hentinya berpikir bahwa proses demokrasi yang diperjuangkan para aktivis pada tahun 1998 kini telah dibajak oleh segelintir elite yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya.

Lebih dari itu, ruang demokrasi pemilu langsung saat ini telah menjadi perebutan modal dan kekuasaan, dibandingkan perebutan visi misi dan gagasan bagaimana menjadi wakil rakyat.

“Kalau punya kekuasaan plus modal maka pasti terpilih, maka sangat wajar jika mereka yang terpilih, baik melalui ayah, suami, ibu, istri, atau paman, yang punya kekuasaan di kalangan elit, itulah orang-orang yang akan terpilih. terpilih. Lalu apa yang terjadi?” kualitas DPR kita kalau dari proses seperti ini?” kritik Arnod.

Baca juga: Kedepannya Harus Ada Sistem Pemilu yang Berkualitas

Baginya, kualitas demokrasi saat ini jauh dari harapan, bahkan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Apa yang dulu diperjuangkan para aktivis reformasi melawan KKN kini semakin membuahkan hasil.

“Dulu kita melawan semangat reformasi melawan KKN, tapi sekarang menjadi anomali kita memperkuat semangat KKN. Ini sangat buruk dan tidak boleh dibiarkan,” lanjutnya.

Bagi Arnod, seharusnya ada pembatasan seseorang menjadi anggota DPR RI, misalnya maksimal 3 masa jabatan. Selain itu, perlu ditekankan pada penempatan staf, rekrutmen, dan hasil masa lalu calon wakil partai.

Baca juga: PDIP: Perjuangan hak penyidikan adalah hak setiap anggota DPR

“Bagaimana mungkin DPR terpilih dari mereka yang jelas-jelas mantan narapidana korupsi? Belum lagi ada yang terlibat dalam menonton video porno. Itu benar. Kita harus evaluasi pemilu, tapi lebih dari itu. yang penting partai politik harus memikirkan lapangan kerja demi menjaga kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Arnod meminta masyarakat, akademisi, dan partai politik mempertimbangkan fenomena tersebut dengan serius. Apapun persepsi yang tercipta dari proses politik semacam ini di masyarakat, tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, dan sekaligus membuat nasib demokrasi semakin kelam.

“Pertama, dengan tertanamnya sistem KKN dalam proses rekrutmen calon wakil rakyat, maka penempatan staf di partai politik sudah tidak relevan lagi. Ada yang mengalami proses berdarah di partai politik, bisa saja disalib atau diinjak-injak anak baru hanya karena anak elite partai, misalnya. “Sistem ini jelas melanggar meritokrasi,” jelas Arnod.

Baca juga: Meningkatnya dukungan terhadap hak angket, KHAWATIR: Bukti pentingnya mengatasi kecurangan pemilu

Hal lain yang bisa merugikan menurutnya adalah kinerja DPR RI dengan tugas-tugas strategis terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Hanya dari aspek legislasi saja, sejauh mana kerja DPR RI terpilih akan efektif sedangkan tujuan Prolegnas DPR RI selalu tidak tercapai.

Dia menjelaskan, misalnya, pada tahun 2022 hanya akan selesai 12 undang-undang dari target Prolegnas yang berjumlah 38 undang-undang. Pada tahun 2023, dari target Prolegnas sebanyak 42 undang-undang, hanya 13 yang berhasil.

Artinya, kualitas DPR kita yang selama ini di bawah rata-rata akan semakin terpuruk dengan hasil DPR RI yang merupakan produk KKN. Jadi uang negara ini hanya akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini? Sungguh menyedihkan,” ujarnya.

“Saya khawatir jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Pilkada juga akan dibajak di depan mata kita oleh kelompok keluarga elit politik kita. Pertanyaannya: di manakah persamaan kesempatan bagi anak-anak Indonesia lainnya? yang kualitasnya bagus tapi karena dia atau “Mereka bukan anak siapa-siapa jadi tidak punya kesepakatan yang sama. Hal ini tentu akan menjadi tragedi bagi demokrasi kita jika tidak segera diatasi. Buruh berharap kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan keluarga, kelompok atau fraksi,” tutupnya. (RO/Z-1)

Aktivis prodemokrasi menuding banyak anggota DPR terpilih tidak jujur dan tidak kompeten dalam mewakili rakyat. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari para legislator demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kritik terhadap kinerja DPR semakin membangkitkan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Source

Pos terkait